Follow
Fahri Hamzah minta sidang Setnov tertutup: Ini bukan infotainment!
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) didesak menutup untuk umum terkait jalannya sidang etik ketiga. Sebabnya, yang dihadirkan untuk dimintai keterangan adalah Ketua DPR, Setya Novanto.
"Ya harusnya tertutup, kalau bunyi UU itu begitu. Kita ikuti undang-undang, saya dari awal mengatakan, kita ingin MKD pindah ke tempat lain yang agak jauh dari hingar bingar kita ini supaya jangan terlalu terpengaruh, karena ini memang persidangan yang sifatnya etik," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/12).
Menurut Politikus PKS ini, sidang Setya nanti tak layak jadi konsumsi publik. Apalagi dalam kasus ini, Setya sebagai teradu.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
"Etik itu artinya private, karena itu tidak layak menjadi konsumsi rakyat Indonesia, kan tidak ada pentingnya orang dari Aceh ke Papua menikmati tontonan ini, enggak ada pentingnya. Ini bukan infotainment, ini kan privasi," tuturnya.
Meski MKD memperhatikan hak publik untuk tahu dengan menggelar sidang terbuka, Fahri berharap tetap digelar tertutup. Menurutnya beragam partai di MKD bisa saling mengawasi.
"Sudahlah ya jangan mencurigai DPR karena ini semua wakil rakyat, dari partai beragam ragam, semua partai ada di situ janganlah kita curigai. Tertutup itu artinya tertutup untuk umum, tapi kan rapatnya direkam," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Baca Selengkapnya
Hasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan guna diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyebaran hoax yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya
"Kalau perlu menurut saya level Pimpinan dan Dewas hanya konferensi pers resmi. Jangan ada ada doorstop pak"
Baca Selengkapnya
Dia pun berharap agar seluruh partai politik dalam dinamika pergantian pimpinan dapat berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca Selengkapnya
Hal ini terjadi dalam sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (3/4).
Baca Selengkapnya
Penolakan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal, Abu Hanifah dalam sidang putusan praperadilan MAKI melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Selengkapnya
Bahkan jajaran komisioner KPU pun tidak tahu pertanyaan apa yang akan disampaikan.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya