Fahri Hamzah Nilai Tak Masalah BPN Gunakan Bukti Link Berita di MK

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang mengajukan bukti berupa link berita dalam pendaftaran sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, dalam persidangan MK bukti memang bisa diambil darimana saja.

"Kalau MK itu kan diasumsikan peradilan yang luas karena namanya Mahkamah Konstitusi. jadi dia bukan persidangan teknis. Sehingga alat buktinya bisa dikumpulkan dari mana saja," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5).

Karena itu, Fahri tidak mempersoalkan bukti tersebut. Selama, lanjut dia, link berita itu resmi dari media yang tercatat dalam dewan pers.

"Silakan saja kumpulkan alat bukti asalkan jangan ambil dari media yang hoaks yang engga ada penanggung jawabnya," ungkapnya.

"Kaya kemarin saya kritik ternyata Dr Ani Hasibuan itu diperiksa dasarnya itu sebuah media yang enggak ada kantornya. Link-nya palsu dan sebagainya. Ya itu jangan," sambungnya.

Dia menegaskan, alat bukti yang digunakan harus tetap resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Diterima atau tidaknya alat bukti dan dikabulkan tidak gugatan diserahkan sepenuhnya ke MK.

"Tapi kalau dari media resmi, media formil, ada penanggungjawabnya, ada pembayar pajaknya, ya memang harus jadi alat buktinya ya itu bukan yang abal-abal. Silakan saja ajukan. Nanti kan MK yang memutuskan di peradilan bisa diteruskan atau tidak sidangnya," ucapnya.

Diketahui, Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melayangkan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai ada kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif pada Pilpres 2019.

Namun untuk menguatkan dalilnya, tim hukum Prabowo-Sandi masih membawa sejumlah bukti link berita terkait dugaan kecurangan tersebut. Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pernah menolak laporan Prabowo-Sandi karena bukti yang dilampirkan hanya berupa link berita.

Berdasarkan berkas permohonan yang diterima Liputan6.com, setidaknya ada lima bentuk pelanggaran dan kecurangan masif yang dilaporkan tim hukum Prabowo-Sandi, antara lain ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan APBN dan program pemerintah, serta pembatasan kebebasan media dan pers.