Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah Sebut 15 Juta DPT Pemilu 2019 Invalid

Fahri Hamzah Sebut 15 Juta DPT Pemilu 2019 Invalid Fahri Hamzah. ©2018 Merdeka.com/Ronald

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan sepakat dengan usulan agar dilakukan uji forensik terhadap sistem IT KPU untuk mencegah kecurangan. Usulan uji forensik ini disampaikan Amien Rais saat berorasi di depan Kantor KPU RI beberapa hari lalu.

Bahkan, Fahri menyebut ada sekitar 15 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid. Hal ini disampaikan usai menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/3).

"Jadi saya sudah baca data-datanya. Rupanya memang data-data DPT itu banyak yang aneh. Jadi misalnya invalid, jumlahnya 8-9 persen dari 192 juta pemilih. Itu 8 sampai 9 persen itu besar, itu bisa sampai 15 juta," ujarnya.

Hal yang dimaksudkan DPT Pemilu invalid salah satunya ada 9 juta pemilih yang lahir tanggal 1 Juli. Hal ini menurutnya aneh karena enggak mungkin ada penduduk Indonesia lahir dalam tanggal yang sama dalam rentang waktu tertentu.

"Kata ahli statistik dalam rentang penduduk Indonesia enggak mungkin ada 9 juta orang lahir di tanggal yang sama. Saya dikasih tahu orang banyak yang aneh data ini," ujarnya.

Kecurangan paling berat, lanjutnya, bukan kecurangan manual karena gampang ditemukan. Sementara yang berbahaya adalah kecurangan digital. Karena itulah agar tak ada kecurigaan, KPU harus melakukan uji forensik.

"Makanya supaya keraguan kecurigaan ada kecurangan digital, forensik dong. Buka, panggil ahli dari 01, ahli dari partai-partai, ini sistemnya, suruh bongkar. Bongkar itu bukan berarti mulai dari nol, tapi periksa. Ada masalah enggak di situ," ujarnya.

Dia juga mengatakan KPU tidak menggunakan data DPT baru dari Dukcapil, melainkan menggunakan data Pemilu lama. Data ini menurutnya rawan ditumpangi.

"Menurut saya data Pemilu lama itu data yang rawan ditumpangi dengan bahasa program tertentu yang bisa berbahaya, bisa diatur kode-kode algoritma yang berbahaya. KPU harus terbuka, harus mau, harus mendengar. Karena kita apapun nomor satu adalah kredibilitas dan legitimasi dari Pemilu itu," pungkas Fahri Hamzah.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ribuan Orang Sudah Meninggal tapi Masuk DPS Pilkada Garut dan Jabar, Kok Bisa?
Ribuan Orang Sudah Meninggal tapi Masuk DPS Pilkada Garut dan Jabar, Kok Bisa?

Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.

Baca Selengkapnya
Tim RIDO: Golput Pemenang Pilkada Jakarta 2024
Tim RIDO: Golput Pemenang Pilkada Jakarta 2024

KPU-Bawaslu dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, angka golongan putih atau golput pun tinggi.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Bima Arya Sebut 1,5 Juta Pemilih Pemula Belum Rekam e-KTP Jelang Pilkada 2024
Wamendagri Bima Arya Sebut 1,5 Juta Pemilih Pemula Belum Rekam e-KTP Jelang Pilkada 2024

Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.

Baca Selengkapnya
Andika Perkasa Masuk Daftar Pemilih Khusus untuk Nyoblos di Semarang, Begini Syaratnya
Andika Perkasa Masuk Daftar Pemilih Khusus untuk Nyoblos di Semarang, Begini Syaratnya

Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Ini 6 Syarat Pemilih dalam Pemilu 2024 Sesuai Undang-Undang, Ketahui Batas Waktu Memilih di TPS
Ini 6 Syarat Pemilih dalam Pemilu 2024 Sesuai Undang-Undang, Ketahui Batas Waktu Memilih di TPS

Berikut enam syarat pemilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan Undang-Undang berlaku.

Baca Selengkapnya