Fahri Hamzah sebut Jokowi bisa tidak nyapres karena koalisi sulit capai titik temu
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga bakal capres petahana, Joko Widodo (Jokowi), tidak akan mendapatkan lagi kursi Presiden di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, kata dia, koalisi Jokowi sulit menemukan titik temu dalam hal kepastian koalisi.
"Pak Jokowi juga enggak ada titik temu. Saya membaca Pak Jokowi paling sulit mencari titik temu. Saking sulitnya, bisa-bisa Pak Jokowi enggak dapat kursi. Prediksi saya belum berubah. Anda kira Pak Jokowi ini gampang, enggak gampang bos," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/8).
Menurutnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo lah yang hampir pasti akan maju pilpres mendatang. Karena, sudah ada Demokrat yang mendeklarasikan diri mendukung Prabowo maju di pemilihan kursi orang nomor satu di Indonesia itu.
-
Kenapa Prabowo sebut koalisi tak terbentuk? Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk,' kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi soal Jokowi sebagai pemimpin koalisi? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bakal pemimpin koalisi besar Prabowo-Gibran. Dia menilai usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Kenapa hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa tanggapan Gibran terkait usulan Jokowi sebagai pemimpin koalisi? 'Nggak ada, belum ada pembicaraan seperti itu.' Wali Kota Solo yang juga anak pertama Presiden Jokowi itu mengaku belum bisa memberikan tanggapan karena memang belum ada pembicaraan terkait usulan itu.
"Tidak satupun berkas pemilu itu diteken oleh Pak Jokowi kecuali tanda tangan bersedia dicalonkan. Yang lain enggak ada. Kalau Prabowo dia neken, dia panggil (Ahmad) Muzani suruh teken. Tinggal perlu satu partai lagi, dalam hal itu Pak Jokowi perlu dua partai. Minimal kalau PDIP dan Golkar mau," ungkapnya.
Fahri, menjelaskan akan sulit bagi Jokowi mengumpukan tanda tangan para ketua Umum partai untuk bisa memberikan tanda hitam di atas putih sebagai bentuk legal dia maju Pilpres 2019. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, lanjut dia, juga akan sulit maju ditinggal oleh PDIP dan Golkar.
"Tapi kalau PDIP, Golkar pecah, bubar bos. Karena partai lain tuh enggak cukup. Ada gabung ini partai-partai, ya enggak, NasDem, Hanura, PPP, ini belum cukup nih. Belum cukup. Kalau empat baru cukup. Sementara Pak Prabowo dengan satu partai dari tiga partai yang ada, cukup. Jadi kasarnya pengumpul tandatangan, Pak Prabowo tinggal perlu tandatangan lagi," ucapnya.
"Berat buat Jokowi, Anda kira gampang buat Pak Jokowi dapat tiket. Salah. Saya masih memprediksi bisa-bisa pecah kalau ini (PDIP-Golkar) pecah, Pak Jokowi enggak dapat tiket," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB gerah koalisinya dengan Gerindra belum juga memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. 11 bulan koalisi berjalan tetapi belum ada keputusan.
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaGibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan Presiden Jokowi untuk menjadi ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaKabar menteri NasDem dan PKB akan mundur dari kabinet Jokowi disampaikan Fahri lewat cuitan di akun X miliknya, Kamis (14/12).
Baca SelengkapnyaWalaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaGerindra: Prabowo yang Akan Bisa Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDIP
Baca SelengkapnyaDia mengungkapkan bahwa Jokowi sempat heran soal namanya ramai masuk Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaTawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaMenurut Fahri, bila ditarik ke belakang bahwa apa yang terjadi pada saat Pemilu 2014 dan 2019 merupakan sebuah kepingan ekstrem dalam konfigurasi pemilih.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku tidak level menjawab tuduhan Fahri Hamzah.
Baca SelengkapnyaPrediksi itu diperkuat karena kehadiran Presiden Jokowi dan ditambah dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Selengkapnya