Fahri Hamzah sebut Jokowi ingkar janji soal kesejahteraan guru

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menjanjikan akan mengangkat guru honorer kategori 2 (K2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Atas hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyatakan perlu adanya pengawasan dan audit pendataan guru honorer di Tanah Air untuk memastikan mereka dapat berstatus PNS.

"Lebih baik diaudit dahulu, kemudian dipastikan statusnya. Apalagi mereka berasal dari guru dalam negeri," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa pengawasan dan proses audit mesti dilakukan lantaran sudah sejak lama pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan perbaikan kesejahteraan guru. Namun, hingga kini janji tersebut belum ditepati.

"Ini masalah lama kok, Jokowi pernah janji di depan mereka. Pernah janji kalau orang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bakal jadi menteri. Sampai sekarang terbengkalai," terangnya.

Fahri mengatakan perbaikan nasib guru honorer sedang menjadi perhatian DPR. Baginya, pemerintah pusat juga mesti memperhatikan nasib guru honorer agar tak senasib dengan buruh Indonesia yang peluang kerjanya diambil oleh Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Itu yang kita soroti terus, bagaimana nasib guru kita, buruh kita. Saya pergi ke Bayah, Banten, buruh asing banyak masuk ke Indonesia. Itu yang kita sorot jangan hanya memperhatikan, parfum, kasur dan toilet," pungkasnya.