Fahri Hamzah sebut koalisi PDIP-Demokrat bisa saja terjadi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pertemuan antara dua mantan presiden yakni Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono membuka peluang merapatnya Demokrat ke koalisi partai pendukung pemerintah maupun koalisi dengan PDIP.

Akan tetapi, kata Fahri, hal tersebut akan ditentukan dengan pertemuan lanjutan antara SBY dan Megawati pasca bertemu saat HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara.

"Bisa jadi (merapat ke pemerintah kemudian dapat jatah menteri) dan itu tergantung pertemuan antara Ibu Mega dan Pak SBY selanjutnya," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Lebih lanjut, Fahri menduga, pertemuan keduanya akan ditentukan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden di UU Pemilu apakah nol persen atau 20 persen.

Jika nantinya MK memutuskan angka ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen di Pemilu 2019, maka pimpinan partai politik memerlukan komunikasi dan koordinasi untuk membicarakan koalisi.

"Kalau 20 persen itu akan terjadi koalisi awal lho, dan partai-partai ini akan terpaksa berkoalisi, boleh jadi Ibu Mega dan Pak SBY akan terpaksa berkoalisi. Boleh jadi Ibu Mega dan Pak Prabowo Subianto akan terpaksa berkoalisi," ujarnya.

Apalagi, menurut Fahri, sejumlah mantan Ketua MK telah menyatakan angka ambang batas pencalonan sebesar 20 persen merupakan open legal policy. Sehingga, dia menduga kemungkinan MK tidak akan menganulir ambang batas pencalonan presiden 20 persen seperti di UU Pemilu.

"Apa pun mereka mulai harus ketemu. Apalagi saya mendengar mantan ketua MK mengatakan open legal policy, itu kayaknya nada-nadanya bisa 20 persen," tandasnya.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menambahkan, pertemuan lanjutan antara SBY dan Mega akan dilihat urgensinya terlebih dahulu.

Kendati demikian, PDIP membuka diri jika nantinya Demokrat merapat ke koalisi pendukung pemerintah.

"PDIP kan partai nasionalis. Partai nasionalis itu kan terbuka. Sepanjang kerja sama politik itu diikat dengan kesamaan ideologi, parpol yang kuat dan satu tujuan bangsa indonesia yang sesuai dengan pembukaan UUD kita," tandasnya.