Fahri Hamzah sebut KPK ekstra yudisial, bisa diangket oleh DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menegaskan, angket KPK tidak salah sasaran. Banyak yang menyebut angket ini salah sasaran, karena KPK penyelenggara negara, bukan pejabat negara atau bagian dari eksekutif seperti presiden, wakil presiden dan menteri.

"Kalau bicara KPK kan bukan yudisial, tapi ekstra yudisial. Bahkan, kita lihat perilaku KPK membuat SOP selevel UU, itu ada seolah kewenangan legislatif," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (4/5).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, KPK tidak bisa diangket karena bukan bagian dari pemerintah. Oleh sebab itu, KPK tidak bisa menjadi subjek angket oleh DPR.

Fahri meminta masyarakat menganggap pengguliran angket ke KPK wajar. Hanya cara tersebutlah, kata Fahri, yang bisa dilakukan untuk mengontrol KPK.

"Ini harus diawasi karena dia menggunakan uang dan kewenangan," sebutnya.

Fahri menyindir KPK yang meminta fraksi penolak angket untuk konsisten. KPK diminta santai, jangan terlihat seperti lembaga politik.

"Santai aja, KPK suruh tenang dikit, nggak usah bingung kayak lembaga politik, bilang terima kasih kepada fraksi yang tidak mendukung angket. Apa itu begitu, eh jangan dong. Anda katanya independen, jangan ngomong politik," ujarnya.

Hasil temuan angket ini disebutnya dapat direkomendasikan ke pemerintah. Tergantung temuan yang nanti dilakukan oleh angket KPK itu sendiri.

"Bisa ke mana-mana (rekomendasinya), tergantung temuan. (Bisa ke pemerintah), tergantung temuan," terangnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan, berdasarkan pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah terkait dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, lanjut Mahfud, pada bagian penjelasan pasal 79 ayat (3) UU MD3, disebutkan, pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.

Atas dasar itu, Mahfud menegaskan, DPR tidak bisa menggunakan hak angket terhadap KPK. Adapun pengawasan terhadap KPK, dilakukan melalui mekanisme lain.