Fahri Hamzah sebut mengerikan Jokowi lebih percaya relawan ketimbang partai politik

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, arahan Joko Widodo yang meminta relawan pendukungnya, Projo untuk mulai berkampanye dan menteri kabinet untuk fokus kerja jelang Pilpres 2019 menimbulkan tafsir ganda. Dari pernyataan itu, menurutnya, Jokowi seolah menunjukkan dirinya lebih percaya pada relawan ketimbang mesin partai.

"Tapi agak seram sebenarnya karena Presiden mengatakan yang non partai Projo ini silakan berkampanye. Kenapa saya bilang seram, maksudnya karena Pak Jokowi itu percaya betul pada armada non partai gitu loh," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9).

Fahri menyebut, Jokowi menganggap kinerja kelompok relawan lebih efektif dan 'hidup' ketimbang partai-partai pendukungnya dalam menarik suara masyarakat.

"Jadi saya kira Pak Jokowi mulai memanaskan mesin non partainya. Karena ini bisa-bisa lebih efektif daripada mesin partai. Dan di kelompok itu banyak juga yang jadi menteri juga kan," ujar Fahri.

Namun, Fahri menyayangkan, sikap Jokowi yang justru memilih hadir ke acara Rakernas Projo daripada ikut dalam acara World Parlementiary Forum on Sustainable Developement di Bali. Padahal, acara tersebut menjadi ajang menunjukkan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement di dunia Internasional.

"Padahal itu kan nama kita di mata dunia untuk menunjukkan komitmen kita komit dengan paris agreement itu kan. Enggak dateng tapi ke Projo beliau datang. Dan itu tadi suruh kampanye," tandasnya.

Kepercayaan Jokowi terhadap kerja-kerja relawan, kata Fahri, berpotensi menimbulkan efek buruk. Efek buruknya adalah kompetisi akan menjadi sulit terkendali karena biasanya tidak ada aturan baku soal pertarungan antar relawan.

"Nah situasi akan panas, tapi panasnya itu banyak yang tidak diketahui apinya datang darimana," ungkapnya.

Selain itu, biasanya identitas penanggungjawab relawan juga tidak teridentifikasi. Hal yang bisa menjadi persoalan bagi Jokowi adalah relawan tidak adanya pertanggungjawaban formal dari setiap kegiatan mereka. Kondisi tersebut terlihat dari perang relawan di media sosial.

"Kayak misalnya sekarang ini perang antar tentara sosial media antara Saracen dan Jasmap. Itu juga bisa lebih hangat daripada perang partai. Kalau partai kan perang aturannya jelas, tapi kalau relawan perang aturannya enggak jelas," tegasnya.

Oleh karena itu, Fahri mengingatkan, Jokowi untuk hati-hati terhadap efek-efek buruk yang kemungkinan ditimbulkan relawan.

Terlepas dari itu, Fahri menganggap arahan Jokowi kepada menteri-menterinya agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye sebagai keputusan positif. Arahan itu bisa menghindari rangkap jabatan dari menteri-menteri yang berasal dari partai politik.

"Mungkin itu positif juga bagi anggota kabinet ya. Artinya siapa yang ikut di dalam kabinet itu ya mungkin dimaksudkan orang yang enggak perlu hadir dan apa namanya dan menjadi aktivis partai, dia tidak boleh merangkap jabatan," tutup Fahri.

Presiden Joko Widodo mengaku telah memerintahkan para menteri Kabinet Kerja untuk tetap fokus bekerja tanpa terlibat dalam kampanye politik di Pilpres 2019. Dia menyebut urusan kampanye menjadi tugas dari organisasi relawan Pro Jokowi (PROJO).

Pernyataan itu disampaikan saat memberikan arahan kepada ribuan pengurus PROJO dalam Rakernas ke-III di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Tapi saya selalu menyampaikan ke menteri semuanya fokus saja kepada pekerjaan. Kerja sudah. Ya karena memang Pemerintah itu bekerja untuk rakyat bukan untuk siapa siapa," kata Jokowi di lokasi, Kamis (4/9).

"Jangan jangan belum belum sudah mau kampanye. Enggak usah kampanye kampanye. Yang kampanye itu bagiannya Projo. Bener enggak?," sambungnya.