Fahri Hamzah sebut MKD sulit jatuhkan sanksi berat ke Setnov

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai sulit bagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menjerat Ketua DPR Setya Novanto dengan sanksi berat. Hal ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik memalak PT Freeport yang masih simpang siur.

"Keputusan sanksi sulit dilakukan. Alat bukti tidak ada yang asli, belum pernah ada forensik, kasusnya simpang siur," kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).

‎Politikus PKS ini kembali memperdebatkan terkait keabsahan barang bukti rekaman asli. Menurutnya bukti original yang saat ini di Kejagung itu harus diuji forensik.

"Alat bukti sah belum punya, saksi baru satu," tuturnya.

Fahri berharap ‎hari ini MKD segera memberi keputusan terkait kasus ini. Sebab menurutnya kegaduhan ini harus segera diakhiri guna fokus pada isu penting lainnya.

"Saya harap keputusannya musyawarah mufakat. Lalu masyarakat beranjak ke isu yang lebih besar, isu kedaulatan nasional, Freeport di Papua, yang efeknya lebih besar bagi bangsa dan negara," ungkapnya.

Meski begitu Fahri tak berharap keputusan diambil secara voting. Dia juga menginginkan agar kesimpulan yang diambil MKD tak terpengaruh pihak di luarnya.

"Seharusnya tertutup, dan putusan kolektif kolegial, musyawarah mufakat. Itu tradisi yang baik. Agar di DPR independen, tanpa tekanan. Keputusan di bawah tekanan, akan ada penyesalan," pungkasnya.