Fahri Hamzah sebut proses hukum di Tolikara harus tetap jalan

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kesepakatan damai yang ditandatangani antara umat Islam dan Kristen di Tolikara tidak bisa menghentikan adanya pidana yang terjadi. Menurut dia, proses hukum tetap harus dilanjutkan untuk mengusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum karena Negara ini adalah Negara hukum.

"Penegakan hukum itu penting, harus dikerjakan, karena itu tanda dari hadirnya negara," kata Fahri di Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut Fahri, kesepakatan damai maupun sikap saling memaafkan memang perlu dikedepankan dalam setiap penyelesaian konflik. Tetapi hal itu bukan berarti menghentikan proses di ranah hukum.

"Enggak bisa, harus diproses, perkara diampuni atau ada rekonsiliasi dengan cara kultural di sana itu perkara lain. Yang terpenting hukumnya diselesaikan dulu dan penyelesaiannya bisa diterima oleh kultur masyarakat di Tolikara," jelasnya.

Fahri menambahkan, hal yang juga penting ditekankan dalam kasus di Tolikara adalah sikap pemerintah. Menurut Fahri, pemerintah harus punya satu suara atas peristiwa tersebut dan dilakukan penyelesaian dari dua sisi yakni sisi hukum dan sisi budaya atau adat.

"Hukum tetap berjalan, tetapi di sana di Tolikara juga harus menganggap bahwa memang sudah selesai sehingga tidak jadi bom waktu. Saya dengar sekarang di sana bingung, karena pejabat yang datang terlalu banyak, dan suaranya beda-beda," tambahnya.

Sebelumnya, tokoh masyarakat mewakili umat Islam dan Umat Kristen di Kabupaten Tolikara, Papua, sepakat untuk menyelesaikan persoalan insiden Tolikara saat Idul Fitri lalu dengan menempuh jalur adat. Sehingga tokoh agama kedua belah pihak menginginkan proses hukum dihentikan.

Dari surat pernyataan bersama yang diterima wartawan, Selasa (11/8) tercantum penandatangan pernyataan bersama dilakukan pada Rabu, 29 Juli 2015, mewakili umat Islam dan umat Kristen di Tolikara. Beberapa poin disepakati untuk menyelesaikan insiden Tolikara. (mdk/eko)