Fahri Hamzah sebut putusan MK soal UU MD3 bisa perlemah fungsi pengawasan DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pasal 73 tentang panggil paksa di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) melanggar UU Dasar 1945. Menurutnya keputusan itu bisa memperlemah fungsi pengawasan dari DPR.

"Sekarang terbayang bagaimana kalau orang enggak mau datang diperiksa DPR? Apa instrumen yang akan dipakai untuk mengawasi negara? Fungsi pengawasan menjadi lemah," kata Fahri pada wartawan Jumat (29/6).

Fahri menjelaskan, diamandemen keempat UU Dasar 1945 konstitusi Indonesia pindah dari falsafah 'concentration of power upon the president' menjadi 'check and balances'. Keputusan ini, tambahnya, meyakinkan bahwa MK masih menganut kekuatan eksekutif.

"Keputusan ini meyakinkan saya bahwa bahkan MK masih menganggap bahwa UUD 1945 kita itu masih 'executive heavy'," ujarnya.

"Kita Sudah meninggalkan rezim eksekutif kuat menuju keseimbangan kekuatan antara cabang-cabang kekuasaan," tambahnya.

Fahri melanjutkan, keputusan MK, akan semakin memperlemah mekanisme check and balances sebagaimana yang ada dalam amanat Undang-Undang Dasar.

"Ya pasti karena kewenangan memanggil itu inti sebagai kekuatan DPR," ucapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, DPRD (UU MD3).

Beberapa pasal digugat diurai seperti, pasal 73 terkait pemanggilan paksa pihak yang diperiksa DPR, pasal 122 terkait penghinaan terhadap parlemen, dan pasal 245 terkait pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR yang terlibat pidana.

Terkait pasal 73, MK berpendapat hal tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Pasal 73 ayat 3 ayat 4 ayat 5 dan ayat 6, UU No 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD DPRD, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 29, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, dianggap bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjut Anwar Usman.