Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah siap jadi pengusul Pansus Makar

Fahri Hamzah siap jadi pengusul Pansus Makar Fahri Hamzah dipecat PKS. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Anggota Komisi III fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw menyarankan dibentuk Panitia Khusus untuk menelusuri kejanggalan kasus makar yang melibatkan sejumlah aktivis. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku bersedia menjadi pengusul pembentukan pansus makar.

"Kalau pansus itu merupakan usulan anggota, silakan saja. Saya sendiri mau menjadi pengusul. Kalau pansus itu dibenntuk," kata Fahri di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).

Menurutnya, dalam negara demokrasi, tidak sepatutnya polisi mengadili warga negara yang berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa. Seperti yang dilakukan Rachmawati dan kawan-kawan.

"Menurut saya ini mulai berjalan pengadilan terhadap pikiran dan ini enggak baik untuk negara demokrasi. Demokrasi tdak mengadili pikiran, negara demokrasi itu mengadili penjahat, bukan orang yang berpikir dan berpendapat," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah aktivis yang menjadi tersangka dugaan makar terhadap Presiden Joko Widodo mendatangi Komplek MRP/DPR kemarin. Para aktivis itu diantaranya Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ahmad Dhani, dan Hatta Taliwang. Rachamawati cs mengadukan tudingan makar yang dituduhkan ke pimpinan DPR.

Rachmawati mengatakan pasal tuduhan makar terhadap sejumlah aktivis ini telah direkayasa dan cenderung ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan Polri. Dia membantah jika pihaknya akan melakukan praktik makar terhadap Jokowi.

"Saya sudah melihat ini by desain ini akan justru digambar gemborkan persatuan akan pecah belah. Golongan agama dikatakan kelompok radikal terorisme dan kelompok nasionalis dikatakan makar," ujarnya.

Rachmawati dan para aktivis merasa difitnah karena mereka hanya ingin menyampaikan petisi agar UUD 1945 dikembalikan melalui MPR/DPR melalui aksi damai pada 2 Desember 2016. Sebab, targetan aksi agar UUD 1945 dikembalikan menjadi pedoman negara itu hanya bisa terealisasi lewat kewenangan MPR. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan

Semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sindir Pejabat Negara Ogah Mundur Meski Jadi Tersangka: Tak Punya Etika dan Moral
Mahfud Sindir Pejabat Negara Ogah Mundur Meski Jadi Tersangka: Tak Punya Etika dan Moral

Mahfud juga menyebut, pejabat yang ogah mundur setelah berstatus tersangka tak tahu malu.

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah Bela Gibran: Apakah Haknya Harus Dipotong karena Anak Pejabat?
Fahri Hamzah Bela Gibran: Apakah Haknya Harus Dipotong karena Anak Pejabat?

Fahri Hamzah mengatakan, Gibran memiliki hak untuk maju sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya
FOTO: Massa Aksi Kamisan Desak Hentikan Kriminalisasi Haris-Fatia
FOTO: Massa Aksi Kamisan Desak Hentikan Kriminalisasi Haris-Fatia

Massa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah: Saya Korban Politik Aliran, Kita Harus Bersatu Dukung Jokowi-Prabowo
Fahri Hamzah: Saya Korban Politik Aliran, Kita Harus Bersatu Dukung Jokowi-Prabowo

Menurutnya, semua pihak juga harus bersyukur sekarang, karena ketegangan seperti ini tidak terlalu besar.

Baca Selengkapnya
Menyusul Megawati, Eks Kasau dan Kasal Pendukung Ganjar di Pilpres Bakal Ajukan Amicus Curiae ke MK
Menyusul Megawati, Eks Kasau dan Kasal Pendukung Ganjar di Pilpres Bakal Ajukan Amicus Curiae ke MK

Para purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh tergabung dalam F-PDR menilai pelaksanaan pemilu 2024 merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Nilai Tak Perlu Gunakan Hak Angket DPR untuk Persoalan Pemilu 2024
Pakar Hukum Nilai Tak Perlu Gunakan Hak Angket DPR untuk Persoalan Pemilu 2024

Hak angket adalah suatu instrumen yang diberikan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan

Baca Selengkapnya
Romo Magnis: Ada Kesan Hukum Jadi Alat Bungkam
Romo Magnis: Ada Kesan Hukum Jadi Alat Bungkam

Masyarakat diimbau agar tidak perlu khawatir untuk bersikap kritis.

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah Sebut Ada Capres yang Kalah Bakal Jadi Tersangka, Ganjar: Tidak Perlu Mengancam
Fahri Hamzah Sebut Ada Capres yang Kalah Bakal Jadi Tersangka, Ganjar: Tidak Perlu Mengancam

Ganjar meminta Pemilu dilakukan dengan adu gagasan dan program.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Sengit Tanggapi Fahri Capres Kalah Tersangka: Kami Tak Takut, Jangan Mengancam!
VIDEO: Ganjar Sengit Tanggapi Fahri Capres Kalah Tersangka: Kami Tak Takut, Jangan Mengancam!

Ganjar mengaku tak gentar dengan ancaman Fahri tersebut

Baca Selengkapnya
Profil Fahri Hamzah, Eks ‘Macan’ DPR yang Kini Jadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabinet Prabowo
Profil Fahri Hamzah, Eks ‘Macan’ DPR yang Kini Jadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabinet Prabowo

Peran Fahri Hamzah dalam dunia politik semakin terlihat ketika masa reformasi 1998 bergulir.

Baca Selengkapnya
Partai Gelora Dorong Keputusan MK soal Ambang Batas Parlemen Cepat Diterapkan
Partai Gelora Dorong Keputusan MK soal Ambang Batas Parlemen Cepat Diterapkan

Adanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.

Baca Selengkapnya