Fahri Hamzah soal MUI larang #2019GantiPresiden: Tugas ulama menjaga agama!
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak percaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) melarang gerakan #2019GantiPresiden. Dia mengatakan, bukanlah tugas MUI untuk melarang gerakan-gerakan semacam itu.
"Saya enggak percaya bahwa itu secara kelembagaan berani diambil dan bukan itu lah tugasnya MUI, tugas ulama itu kan menjaga agama kan. Pada dasarnya, ngapain dia masuk-masuk politik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/8).
Menurut Fahri, gerakan #2019GantiPresiden adalah aspirasi dan tidak boleh dilarang. Sebab, lanjut dia, itu merupakan bagian dari proses demokrasi.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Mahfud hindari fitnah saat Pilpres 2024? 'Saya sengaja ke berbagai kampus tidak datang, kecuali dalam kampanye terbuka yang sengaja diselenggarakan kampus seperti Unair, kampanye terbuka, semua kontestan diundang tapi kalau kuliah saya tidak, berhenti selama musim kampanye,' ujar pria yang diketahui sebagai pakar hukum tata negara ini.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
"Masa orang punya aspirasi dilarang, situ beraspirasi itu legal. Beraspirasi menolak pimpinan legal," ungkapnya.
"Meskipun itu belum tentu persis jadi kenyataan, tapi kalau orang mau kampanyekan boleh aja. Orang kampanye dukung pemerintah boleh, masa kampanye tidak dukung pemerintah tidak boleh," ucapnya.
Menurut Fahri, seharusnya jika ada yang tidak setuju dengan gerakan tersebut bisa balik melawan dengan gerakan lainnya.
"Kalau Anda enggak setuju dengan satu gerakan, bikin gerakan lain. Begitu caranya dalam demokrasi. Jangan larang sana larang sini," tandasnya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendukung hasil MUI Jawa Barat yang mengimbau agar deklarasi #2019GantiPresiden tidak digelar. Alasannya, deklarasi itu bisa menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini.
"Bahkan MUI Pusat juga berharap hal-hal yang tidak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia baik kampanye pengganti presiden maupun kampanye presiden," ucap Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid dalam keterangannya, Kamis (2/8).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Trubus khawatir, sikap FPI yang penuh kontroversi akan kembali muncul jika AMIN menang
Baca SelengkapnyaFahri Hamzah mengatakan, Gibran memiliki hak untuk maju sebagai cawapres.
Baca SelengkapnyaKetum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik hati-hati dalam bercanda soal agama.
Baca SelengkapnyaFachrul Razi mendadak jadi sorotan usai mengaku dicopot Jokowi karena menolak membubarkan FPI.
Baca SelengkapnyaSemakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca SelengkapnyaDasco menilai, pernyataan Hashim bukan sebagai bentuk calon menter
Baca SelengkapnyaCawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.
Baca Selengkapnya"Kalau dalam agama itu hukumnya haram, karena serangan fajar bagian dari money politics."
Baca SelengkapnyaMenurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.
Baca SelengkapnyaJangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaDemokrasi tanpa hukum akan menjadi liar. Sebab, semua orang bisa merasa benar sendiri.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya