Fahri Hamzah soal PJ Gubernur: Masa jutaan birokrat enggak punya kemampuan?

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan alasan pemerintah menunjuk dua perwira tinggi menjadi Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara untuk mencegah konflik saat Pilkada berlawanan dengan kecemasan publik dan partai politik. Publik dan partai politik akan menaruh curiga polisi tidak netral saat Pilkada berlangsung.

Fahri memberikan beberapa opsi kepada pemerintah untuk mengatasi kecurigaan publik tersebut. Pertama, pemerintah harus memberikan penjelasan secara komprehensif terkait dasar hukum serta tidak ada pelanggaran undang-undang dalam penunjukan dua pati Polri menjadi PJ Gubernur.

"Pemerintah harus datang dengan penjelasan yang komprehensif, betul tidak enggak ada pelanggaran undang-undang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1).

Usulan kedua, kata Fahri, pemerintah harus melindungi TNI-Polri dari segala tuduhan bakal melakukan intervensi dalam Pilkada dan Pemilu 2019.

Sebab, penugasan menjadi PJ Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara bukan keinginan dari Polri dan TNI tetapi mandat dari Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri.

"Jadi ini harus dilindungi. Jangan lupa dalam transisi kita ini, kita sudah melindungi Polri dan TNI, dari tuduhan tidak netral, terutama dalam pemilu," ujarnya.

Fahri menuturkan, usulan selanjutnya adalah pemerintah harus menjamin institusi TNI dan Polri bisa netral saat Pilkada.

"Yang terakhir saya kira harus ada jaminan dari institusi Polri dan TNI untuk tidak terlibat. Sehingga antara Plt kalau benar-benar terpaksa diambil dengan Pemdanya itu dibikin jarak begitu. Bahwa di antara mereka tidak ada komando apa-apa," tambahnya.

Untuk mengakhiri polemik ini, Fahri mengusulkan agar pemerintah menunjuk dari pejabat pemerintah daerah atau pejabat madya dari kementerian.

"Masa di antara itu jutaan birokrat atau puluhan atau ribuanlah yang sekarang pada level itu enggak punya kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah gitu loh. Ambil aja dari kementerian-kementerian pejabat eselon satu yang kira kira memiliki kemampuan manajerial yang bagus," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan diusulkannya dua nama perwira tinggi Polri sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara tak melanggar aturan.