Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah Soroti KIB: Cuma Seperti Orang Ngumpul di Pos Ronda

Fahri Hamzah Soroti KIB: Cuma Seperti Orang Ngumpul di Pos Ronda Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengkritisi adanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menghadapi Pilpres 2024. Menurutnya, konsep berpikir KIB keliru.

"Ini orang-orang bingung karena konsep koalisi tidak ada dalam presidensial. Coba panggil semua ketum KIB itu saya kasih tau nggak ada itu namanya koalisi itu, salah berpikirnya, ini keliru," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).

"Bingung, bingung karena enggak ngerti konsepnya apa. Ngumpul-ngumpul enggak jelas, padahal mereka beda otaknya si ini maunya ini si ini maunya ini," tambah Fahri.

Orang lain juga bertanya?

Fahri menjelaskan, tak ada koalisi dalam negara yang menganut sistem presidensial. Kata dia, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.

"Sebab dalam sistem presidensial itu, rakyat itu memilih presiden berkoalisi dengan rakyat, DPR dipilih oleh rakyat sebagai pengawas dan oposisi terhadap eksekutif, dan tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," tuturnya.

Menurutnya, elite-elite partai politik saat ini idak memahami terkait konsep koalisi. Dia berujar, Koalisi Indonesia Bersatu saat ini kacau.

"Jadi misalnya KIB itu, yang satu ngumpul gak boleh ngomong dulu soal orang, dia bilang oh kita gak bicara soal orang-orang, sebaiknya kita bicara platform tapi ada partai yang sudah menetapkan calon, oh menurut kongres kami ketua umum kami harus jadi presiden, lah kacau," ungkapnya.

"Kenapa kacau? karena memang gak ada sistemnya, itu yang saya bilang kadang elite itu ngumpul-ngumpul enggak pake akal, enggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan gak boleh begitu," tuturnya.

Bekas Wakil Ketua DPR ini menyarankan agar partai-partai politik bisa memberikan konsepnya untuk menghadapi pemilu. Menurutnya, tak perlu koalisi, namun para ketua-ketua umum langsung maju mencalonkan diri masing-masing bertarung di Pilpres.

"Makanya menghadapi pemilu 14 februari 2024 itu, kita mulai dari situ dulu. Kita mau menyelenggarakan Pileg dan Pilpres bersamaan oke, dengan threshold 0 persen, gak perlu ada koalisi, seharusnya ketua umum berani maju menjadi calon presiden, ngomong ke rakyat bahwa yang mau jadi presiden saya," katanya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Skenario Cagub Jakarta Lawan Kotak Kosong, PKB: Ada Keinginan Kerja Sama Dimulai dari Pilkada
Skenario Cagub Jakarta Lawan Kotak Kosong, PKB: Ada Keinginan Kerja Sama Dimulai dari Pilkada

Wacana itu disebut-sebut akan dilakukan koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang mengusung Ridwan Kamil sebagai Cagub Jakarta.

Baca Selengkapnya
Puan Pasang Badan, Yakin Jokowi Tidak Cawe-Cawe di Koalisi Prabowo
Puan Pasang Badan, Yakin Jokowi Tidak Cawe-Cawe di Koalisi Prabowo

Puan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.

Baca Selengkapnya
Zulhas Pastikan KIM Harmonis
Zulhas Pastikan KIM Harmonis

Zulhas menilai wajar bila ada perbedaan pendapat dalam pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"

Presiden Jokowi menyebut hal tersebut merupakan kenyataan demokrasi yang terjadi di daerah.

Baca Selengkapnya
Gerindra Benarkan PDIP Tak Setor Nama Kader di Kabinet Prabowo: Tidak Berarti Oposisi
Gerindra Benarkan PDIP Tak Setor Nama Kader di Kabinet Prabowo: Tidak Berarti Oposisi

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan PDIP tak menitipkan kadernya di kabinet Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Baca Selengkapnya
PKB Nilai Jika Awal September Tak Ada Pertemuan, Koalisi Prabowo Bisa Bubar
PKB Nilai Jika Awal September Tak Ada Pertemuan, Koalisi Prabowo Bisa Bubar

Duduk bersama secara resmi itu nantinya baru bisa dilakukan jika sudah diagendakan oleh ketua umum partai yang tergabung dalam KKIR.

Baca Selengkapnya
Soal Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Airlangga: Tak Sama dengan PSSI, Tidak Ada Rebutan
Soal Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Airlangga: Tak Sama dengan PSSI, Tidak Ada Rebutan

Dalam penyusunan kabinet antar partai politik pengusung Prabowo tak saling rebutan

Baca Selengkapnya