Fahri Hamzah Soroti KIB: Cuma Seperti Orang Ngumpul di Pos Ronda
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengkritisi adanya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menghadapi Pilpres 2024. Menurutnya, konsep berpikir KIB keliru.
"Ini orang-orang bingung karena konsep koalisi tidak ada dalam presidensial. Coba panggil semua ketum KIB itu saya kasih tau nggak ada itu namanya koalisi itu, salah berpikirnya, ini keliru," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
"Bingung, bingung karena enggak ngerti konsepnya apa. Ngumpul-ngumpul enggak jelas, padahal mereka beda otaknya si ini maunya ini si ini maunya ini," tambah Fahri.
-
Kenapa Prabowo sebut koalisi tak terbentuk? Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk,' kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Siapa yang Fahri Hamzah sebut sebagai tokoh besar yang bersatu? “Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu,“ tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Apa itu koalisi secara sederhana? Koalisi merupakan kata yang cukup sering muncul di berbagai media belakangan ini.Sebenanrnya, apa itu koalisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian koalisi adalah kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen.
-
Bagaimana koalisi bisa terbentuk? Mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah 'koalisi' memiliki arti ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen’.
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
Fahri menjelaskan, tak ada koalisi dalam negara yang menganut sistem presidensial. Kata dia, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.
"Sebab dalam sistem presidensial itu, rakyat itu memilih presiden berkoalisi dengan rakyat, DPR dipilih oleh rakyat sebagai pengawas dan oposisi terhadap eksekutif, dan tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," tuturnya.
Menurutnya, elite-elite partai politik saat ini idak memahami terkait konsep koalisi. Dia berujar, Koalisi Indonesia Bersatu saat ini kacau.
"Jadi misalnya KIB itu, yang satu ngumpul gak boleh ngomong dulu soal orang, dia bilang oh kita gak bicara soal orang-orang, sebaiknya kita bicara platform tapi ada partai yang sudah menetapkan calon, oh menurut kongres kami ketua umum kami harus jadi presiden, lah kacau," ungkapnya.
"Kenapa kacau? karena memang gak ada sistemnya, itu yang saya bilang kadang elite itu ngumpul-ngumpul enggak pake akal, enggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan gak boleh begitu," tuturnya.
Bekas Wakil Ketua DPR ini menyarankan agar partai-partai politik bisa memberikan konsepnya untuk menghadapi pemilu. Menurutnya, tak perlu koalisi, namun para ketua-ketua umum langsung maju mencalonkan diri masing-masing bertarung di Pilpres.
"Makanya menghadapi pemilu 14 februari 2024 itu, kita mulai dari situ dulu. Kita mau menyelenggarakan Pileg dan Pilpres bersamaan oke, dengan threshold 0 persen, gak perlu ada koalisi, seharusnya ketua umum berani maju menjadi calon presiden, ngomong ke rakyat bahwa yang mau jadi presiden saya," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wacana itu disebut-sebut akan dilakukan koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang mengusung Ridwan Kamil sebagai Cagub Jakarta.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaZulhas menilai wajar bila ada perbedaan pendapat dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut hal tersebut merupakan kenyataan demokrasi yang terjadi di daerah.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan PDIP tak menitipkan kadernya di kabinet Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaDuduk bersama secara resmi itu nantinya baru bisa dilakukan jika sudah diagendakan oleh ketua umum partai yang tergabung dalam KKIR.
Baca SelengkapnyaDalam penyusunan kabinet antar partai politik pengusung Prabowo tak saling rebutan
Baca Selengkapnya