Fahri Hamzah surati MKD, minta kasus Donald Trump dirahasiakan
Merdeka.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang membeberkan sebuah surat yang dibuat oleh Wakil ketua DPR Fahri Hamzah. Surat tersebut mendesak agar MKD mengusut secara rahasia dan tidak membeberkan ke khalayak ramai saat mengusut pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
"Karena masalah etika, etika dikorbankan bukan hukum, nah dikode etik itu tidak disebutkan soal azas praduga tak bersalah. makanya surat dari beliau (Fahri) ini kita anggap aneh, kita dilarang membuka segala macam lah dengan pasal 10 pasal 15 lah. Ini kan perkara tanpa aduan bukan dengan aduan. Kami angkat masalah ini karena publik ribut, publik mengetahui, jadi apa rahasianya, nggak ada," kata Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/9).
Sementara itu, saat ditanya kapan batas akhir pihaknya memanggil Setya Novanto dan Fadli Zon untuk dimintai keterangannya, hal tersebut akan diputuskan dalam rapat pimpinan yang digelar besok.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang hadir dalam diskusi tentang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Hadir juga Guru Besar Bidang Hukum Prof. Romli Atmasasmita, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
-
Kenapa PDIP akan gugat hasil Pilpres ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
Diketahui, saat ini kedua pimpinan DPR sedang melaksanakan ibadah haji atas undangan kerajaan Arab Saudi. Meski demikian, dia menyatakan tak ada urusan dan jika diperlukan akan meminta pihak kepolisian turun tangan.
"Nggak ada urusan. Kalau beliau pergi-pergi terus kapan sidangnya. nanti kita dibilang macam-macam. Kita akan minta kepolisian memanggil paksa. Nggak ada urusan pekerjaan. ini masalah kode etik," tegasnya.
Adapun, kata dia, rapat pimpinan yang akan digelar besok untuk menentukan batas waktu pemanggilan tersebut, tidak hanya ditujukan ke Setya Novanto dan Fadli Zon semata. Melainkan, seluruh pihak yang mengetahui selak beluk kepergian DPR ke Amerika Serikat.
"Semua. Termasuk saksi. Saya berharap ini cepat naik agar nggak jadi rumor," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud juga menyebut, pejabat yang ogah mundur setelah berstatus tersangka tak tahu malu.
Baca SelengkapnyaAdies Kadir meminta jajaran kepolisian melakukan pengusutan atas adanya kebocoran materi itu.
Baca SelengkapnyaHotman Paris mencecar saksi ahli kubu AMIN untuk menjawab pertanyaannya
Baca SelengkapnyaHal ini karena justru sebagai pimpinan lembaga antirasuah malah bekerjasama dengan tersangka.
Baca SelengkapnyaCerita Mahfud MD pernah minta diperiksa KPK dan ditangkap polisi saat dituduh menerima suap.
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Mahfud MD dan DPR Bongkar Kebusukan Hakim MK di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaMassa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca SelengkapnyaRPH merupakan rapat pleno hakim untuk membahas surat-surat terkait perkara, membahas perkara, mengambil keputusan dan finalisasi putusan.
Baca SelengkapnyaKPK akan melakukan Kasasi terhadap vonis bebas hakim Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaEdy selaku pelapor berharap penyidik segera memeriksa Firli Bahuri bersama pengacaranya, Ian Iskandar selaku terlapor dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaAlexander sempat hadir sebagai saksi meringankan saat sidang prapradilan Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya