Fahri Hamzah: Tak ada tradisinya MKD memanggil sekjen DPR

Merdeka.com - Terkait mangkirnya Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti dari panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan alasan sibuk, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, memang tidak ada‎ sejarahnya Sekjen DPR dipanggil MKD.

Sebab menurutnya, undang-undang hanya mengatur bahwa Sekjen DPR bertanggungjawab kepada pimpinan dewan, bukan ke MKD yang merupakan bagian dari alat kelengkapan dewan (AKD).

‎"Di DPR, tidak ada tradisi AKD memanggil Sekjen. Sekjen itu bertanggung jawab kepada pimpinan dewan karena ini UU-nya. Dia mesti lapor ke pimpinan dewan," kata Fahri Hamzah di DPR RI Senayan, Kamis (17/9).

Fahri mengatakan semua pihak harus taat pada aturan. Hal ini bukan berarti dirinya melarang Sekjen hadir sebagai saksi di MKD, tapi selayaknya semua anggota dewan bisa mentaati aturan yang telah dibuat.

Dirinya pun mengaku enggan ikut dalam polemik tersebut, karena ketidakhadiran Sekjen DPR ‎yang dipanggil MKD itu bukanlah soal pelanggaran peraturan, melainkan sebuah keharusan memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga di parlemen, dengan melihat undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama.

‎"Kita sebagai pembuat undang-undang harus taat pada hal prinsipil yang ada, dan tidak boleh digerakkan oleh opini. Tapi harus digerakkan aturan. Saya pembuat UU MD3, saya penyusun kode etik dewan, maka saya tahu kode etik dewan. Saya bahkan termasuk pemberi nama Mahkamah Kehormatan," ujar Fahri.

"Saya tidak akan melayani tekanan-tekanan opini. Aturan harus ditegakkan," pungkasnya.

Diketahui, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti tidak memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait pemeriksaan sebagai saksi dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua‎ DPR Fadli Zon, yang bertemu dengan bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Baca juga:

Sibuk, Sekjen DPR batal diperiksa MKD soal Donald Trump

Politikus PDIP sebut MKD bisa minta polisi panggil paksa Sekjen DPR

Sekjen DPR mangkir, MKD simpulkan kasus Novanto tanpa klarifikasi

MKD ganti ketua tim penyelidik kasus pertemuan Setya-Trump

Fraksi Gerindra DPR terbitkan surat larangan kunker ke luar negeri (mdk/bal)