Fahri Hamzah tuding duit gedung baru DPR dipakai buat pesta IMF di Bali
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pesimis dengan pencairan dana gedung baru DPR. Ia malah menduga uang pembangunan gedung baru digunakan untuk pagelaran International Monetary Fund (IMF) di Bali mendatang.
"(Gedung baru DPR?) Katanya uangnya kepakai untuk pesta IMF di Bali. Saya dengar gitu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4).
Menurut Fahri, itulah penyebab kenapa hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan dana untuk membangun gedung baru parlemen. Padahal, lanjutnya, gedung DPR sudah tidak layak huni lagi.
-
Kenapa Komisi XI DPR RI mengunjungi kantor FDIC? Melalui pertemuan ini, Puteri pun mempertanyakan terkait strategi FDIC dalam memenuhi pengembalian simpanan nasabah di bank gagal, khususnya simpanan nasabah yang melebihi batas penjaminan FDIC sebesar 250 ribu dolar AS per deposan per bank.
-
Apa fungsi pendopo Irfan Hakim? Pendopo Irfan Hakim, yang sedang dibangun, memiliki beragam fungsi termasuk penggunaan untuk pengajian, meskipun terkait dengan acara tradisional Jawa.
-
Kenapa Irfan Hakim membangun pendopo? Irfan mengungkapkan ketidak inginannya terhadap warisan nusantara yang berharga ratusan tahun tersebut jatuh ke tangan penduduk atau kolektor asing.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Ferry Irawan bangun rumah baru? Ia menyatakan bahwa rumah tersebut akan dihuni bersama ibunya yang dicintai.
-
Apa tujuan pertemuan PDIP di Bali? 'Hari ini Ibu Megawati akan memimpin langsung konsolidasi PDIP di Bali, di mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengompakkan suatu semangat juang dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi.'
"Ya buktinya kita enggak dikasih. Kita kena fitnahnya udah berkali-kali, buktinya uangnya enggak ada, tiba-tiba keluar untuk IMF di Bali Rp 1 triliun, for nothing gitu loh," ungkapnya.
"Udah kayak gitu tuh, liat tuh ruangannya (ruangan DPR). Camat saja masih hebat ruangannya. Jadi untuk demokrasi nggak mau. Untuk orang asing saja Rp 1 T," sambungnya.
Dia menjelaskan, gedung DPR sudah memiliki banyak kekurangan. Salah satunya lift yang beberapa kali membuat anggota atau staf ahli terjebak di dalamnya.
"Mungkin kalau sudah jatuh korban. Begitu tadi gedung jatuh, kayak liftnya. Kalau lift itu udah jatuh tiap hari loh, dari 560 anggota itu tidak ada satupun anggota yang nggak pernah kejebak dalam lift. Coba Anda tanya aja itu. Tapi yaudahlah, DPR, enggak bagus citranya," ungkapnya.
Meski begitu, Fahri mengaku pasrah jika Pemerintah tak kujung menyetujui anggaran gedung baru tersebut. Sebab, kewenangan pengaturan anggaran DPR diatur oleh pemerintah.
"Kalau pemerintahnya enggak mau, kita mau apa coba? Karena kita belum independen secara anggaran. DPR ini mengawasi pemerintah tapi nyawanya, uangnya, dipegang pemerintah. Itu yang kita enggak tahu. Jadi kalau ada yang gagah-gagahan, sebenarnya nggak gagah," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki diminta menjelaskan rinci kepada Komisi V terkait perkembangan pembangunan di IKN.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Baca SelengkapnyaITF bukan hanya untuk mendatangkan konser-konser nasional maupun internasional saja, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan pertemuan dan lainnya.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaMulyanto heran kenapa Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat. Padahal bisa membangun sendiri gedung perkantoran.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaPemprov Bali mengataan dalam undang-undang juga melarang perjudian sehingga tidak bisa membangun kasino di Bali.
Baca SelengkapnyaPansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.
Baca Selengkapnya