Follow
Fahri Hamzah tuding Jokowi ambil untung dari isu revisi RUU KPK
Merdeka.com - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) masih dalam perdebatan oleh Fraksi di DPR. Beberapa fraksi seperti Demokrat, Gerindra dan PKS menolak agar revisi ini dilanjutkan.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi tidak ambil untung dalam persoalan revisi ini. Ia meminta agar Jokowi harus menjelaskan posisi revisi kepada masyarakat luas.
"Yang saya minta adalah jangan lah kita terus kucing-kucingan. Terutama saya berharap pada presiden tidak usah ambil untung dari isu UU KPK ini," kata Fahri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Jokowi melarang Kaesang? 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya,' kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Politisi PKS ini juga meminta agar Jokowi menjelaskan apa saja permasalahan dalam revisi UU KPK tersebut.
"Jelaskan saja apa sih masalahnya. Kan yang ditugaskan oleh rakyat untuk memberantas korupsi presiden, karena dia lah yang disumpah di depan MPR untuk menjalankan konsitusi dan menjalankan negara ini untuk kebaikan rakyat termasuk di dalamnya pemberantas korupsi," tegasnya.
"Jadi Presiden Indonesia lah yang mempunyai proposal untuk menjalankan revisi UU KPK ini," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca Selengkapnya
Semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, semua pihak juga harus bersyukur sekarang, karena ketegangan seperti ini tidak terlalu besar.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya
KPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya
Menurut Undang-Undang dan sistem pemerintahan RI, seorang gubernur adalah kepanjangan dari presiden alias pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca Selengkapnya
Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman meminta agar kondisi seperti satgas pungli tidak terulang lagi.
Baca Selengkapnya