Fahri Hamzah usulkan hak angket Perpres Tenaga Kerja Asing

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan DPR menginvestigasi dengan hak angket soal adanya kemudahan Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Indonesia. Dia juga mengkritisi soal Peraturan Presiden (Perpres) No 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurutnya Perpres tersebut berpotensi melanggar undang-undang terkait.

"Saya mengusulkan ini diangket, karena Perpres ini melanggar undang-undang, keputusan pemerintah yang diduga melanggar undang-undang itu harus di angket," katanya saat ditemui usai diskusi Menolak Perpres No 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/4).

Perpres ini, menurut Fahri, di putuskan tanpa konsultasi dengan DPR sebagai pihak pengawas. Pihaknya pun akan mencari data data valid yang akan menguatkan bahwa Perpres tersebut melanggar atau tidak.

"Yang kita dapatkan nanti kalo kita investigasi secara menyeluruh tentu data yang valid, yang bisa meguatkan kesimpulan pemerintah melanggar undang-undang atau tidak . Tentu data valid ini harus dicari. Tetapi bahwa Perpres ini bertentangan dan itu berbahaya sekali, karena Perpres ini setahu saya Perpres ini dikeluarkan tidak dengan konsultasi melalui DPR," tuturnya.

Padahal, kata Fahri, undang undang terkait belum berubah hingga sekarang. Yang mana syarat pekerja asing di Indonesia memiliki keahlian dan mengerti bahasa umum contohnya bahasa inggris yang mana keahlian tersebut bisa diajarkan kepada pekerja Indonesia.

"Saya datang dan wawancara orang (asing) itu gak ada yang miliki skill itu, orang itu gak bisa apa apa, gak bisa bahasa asing dia mau transfer teknologi bagaimana? mana buktinya?," tegasnya.

"Dan ternyata yang datang ini dan yang dilegalkan oleh Perpres ini justru yang tidak punya keahlian yang pasarnya di Indonesia ini banyak sekali. karena kan pengangguran kita ini besar kita tahu kan penyerapan tenaga kerja bersumber dari pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi kita mandek," ujar Fahri.

Menurut penelusuran Fahri, banyak TKA yang bekerja di sejumlah industri. Dan sumber tenaga kerja Indonesia tak didahulukan. Pasar tenaga kerja Indonesia pun justru diserobot oleh orang asing. Baginya ini tidak adil dan harus dihentikan oleh pemerintah.

"Pembangkit listrik, pabrik semen pertambangan, pembukaan lahan, banyak sekali yang kita dapatkan laporan," bebernya.

"Kalo Indonesia ini ketempatan menjadi tempat orang lain untuk bekerja dan berekonomi artinya apa? kita jadi embel embel. Yang ada itu adanya pembangunan di Indonesia bukan pembangunan Indonesia. Kita cuman ketempatan uangnya dateng, pekerjanya dateng, hasil bumi kita diambil, dibawa pergi habis itu mereka pergi semua, buminya lubang. Kan bahaya dong kalo kaya gitu smeua," pungkas Fahri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Kepresidenan,Jakarta, Selasa (6/3). Dalam rapat tersebut Jokowi meminta agar perizinan untuk tenaga kerja asing dipermudah.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kehadiran tenaga kerja asing tidak akan mengganggu atau mengambil jatah lapangan pekerjaan dalam negeri. Sebab tidak sembarang tenaga asing yang didatangkan.

"Tidak mengganggu (nasib tenaga kerja Indonesia). Yang datang itu harus tenaga yang berkompeten, jadi bukan tenaga yang tukang pacul," kata Menko Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (7/3).