Fahri Hamzah: Yudi Latif tokoh intelektual yang bermoral

Merdeka.com - Yudi Latif memutuskan untuk mundur secara mengejutkan dari posisi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Keputusan mundur ini seiring ramainya berita tentang fantastinya jumlah gaji anggota BPIP hingga ratusan juta rupiah.

Menanggapi hal itu, Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengaku kenal dengan sosok Yudi. Menurut dia, keputusan yang diambil Yudi memberikan kita pelajaran. Menurut dia, kegagalan harus dipertanggungjawabkan.

"Saya kenal dia (Yudi Latif) sebagai tokoh intelektual yang bermoral, dan karena itu keputusan dia ini adalah keputusan besar yang dapat memberikan kepada kita sebuah pembelajaran bahwa kegagalan yang pertanggungjawabannya jelas akan menyebabkan nilai moral seseorang itu akan lebih tinggi," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (8/6).

Fahri tak tahu secara pasti alasan Yudi mundur. Namun dia menduga, Yudi mundur karena alasan internal di BPIP yang tak lagi sejalan dengan tujuan awal. Dia pun berharap, ada evaluasi secara menyeluruh tentang pembentukan lembaga BPIP ini.

"Tetapi, harus menjadi pembelajaran berikutnya bahwa ada kemungkinan apa yang dipikirkan dari awal mengenai BPIP itu, di tengah jalan telah mengalami perubahan. Karena itu lah perlu evaluasi yang menyeluruh, apakah lembaga BPIP ini perlu diteruskan atau tidak," kata Fahri.

Kabar mundurnya Yudi Latif juga membuat kaget rekan satu kerjanya. Salah satunya Wakil Kepala BPIP Haryono. Dia merasa kaget, dan baru mendengar kabar tersebut melalui pesan di WhatsApp grup.

"Saya baru baca tulisan di grup WA, kaget," ucap Haryono kepada Liputan6.com, Jumat (8/6).

Dia menuturkan, pernyataan ini mendadak. Karena tidak ada pembicaraan sama sekali, bahkan dengan jajaran BPIP. "Mendadak ini," ungkap Haryono.

Dia pun berharap bisa bertemu dengan Yudi Latif hari ini. Untuk menanyakan kabar tersebut.

"Ya ini kan belum sempat ketemu beliau. Mudah-mudahan beliau hari ini ke kantor," pungkasnya.

Yudi mengabarkan pengunduran diri melalui akun Facebooknya. Hingga kini, Yudi belum dapat dikonfirmasi langsung.

"Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar," kata Yudi Latif yang mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun Facebooknya, Yudi Latif Dua seperti dikutip merdeka.com, Jumat (8/6).

Dalam tulisannya, Yudi Latif sedikit menyinggung anggaran di BPIP yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Menurut Yudi, sejak dilantik pada 7 Juni 2017, lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar.

"Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun," beber Yudi Latif.

Selain itu, kata dia, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab. Praktis kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.

"Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri," kata dia.

Namun, Yudi Latif tak menjelaskan alasan pengundurannya tersebut. Dia hanya menyebut pengundurannya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan di BPIP.

"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," kata Yudi.