Fahri: Jokowi jangan kayak SBY, jadi korban pemberantasan korupsi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pertemuan pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo akan memfokuskan pada pemberantasan korupsi. Menurutnya, selama ini tema korupsi seolah lepas dari tanggung jawab presiden.
"Selama ini tema ini dilepas seolah dari tanggung jawab presiden padahal seharusnya presiden tanggung jawab," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/2).
Politikus PKS ini menambahkan, selama 12 tahun terakhir, pemberantasan korupsi terkesan tidak ada koordinasi antar lembaga negara. Fahri mengingatkan Jokowi, agar apa yang dialami SBY dalam pemberantasan korupsi tak terulang padanya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
"Masa seperti SBY akhirnya jadi korban pemberantasan korupsi, partainya sendiri kena. Kalau dia lepas tangan terus dia akan jadi korban seperti SBY ketika dia tidak kontrol prosesnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Fahri mengingatkan jika pemilihan Jokowi sebagai presiden dengan biaya sebesar RP 6 triliun. Dengan biaya semahal itu, dia meminta Jokowi untuk dapat bertanggung jawab memberantas korupsi.
"Jokowi itu dipilih dengan ongkos Rp 6 triliun, DPR, DPD Rp 15 triliun. Tidak ada lembaga yang dipilih semahal ini maka tanggung jawab," ujarnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara soal Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi yang ditetapkan tersangka oleh KPK
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal kasus korupsi Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca Selengkapnya