Fahri klaim Pansus Angket KPK lanjut meski diisi sebagian fraksi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan angket KPK akan terus berjalan meski mayoritas fraksi tidak mengirimkan anggota ke Panitia Khusus (Pansus). Fahri menjelaskan, tidak ada syarat kuorum dari pembentukan Pansus angket KPK.

"Intinya begini, angket itu penggunaan angket itu sudah terbentuk. Dalam seluruh penggunaan angket itu pasti lah pansus angketnya terbentuk. Berapapun nanti yang menyetor anggota ya segitulah anggota angket itu," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).

Fahri mengklaim, aturan UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 201 Ayat (2) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang menyatakan keanggotaan panitia angket terdiri atas semua unsur fraksi DPR adalah sebuah pilihan. Fraksi partai berhak tidak mengirimkan anggota mereka ke dalam Pansus angket KPK.

"Ya semua unsur fraksi boleh tapi kalau engga kirim bagaimana? Salah sendiri dong, kan begitu. Dengan alat kelengkapan yang lain," jelasnya.

Selain itu, kata dia, preseden hak angket pun memperbolehkan Pansus hanya diisi oleh anggota dari sebagian fraksi partai. Contohnya adalah angket kasus Century. Meski Partai Demokrat bersikap oposisi, namun tetap mengirimkan perwakilan ke Pansus agar materi angket tidak kendalikan pihak lain.

"Coba lihat kasus Century aja, yang paling oposisi dari century itu Demokrat tapi Demokrat partai terbesar tapi demokrat pun mengirimkan orang yang terbesarnya dalan angket Century. Kenapa? Karena kalau dibiarin tidak dikirim, itu bisa bahaya dikendalikan ke arah yang lain," ujar Fahri.

Ditambahkannya, Pansus yang terbentuk dengan perwakilan dari sebagian fraksi tidak bisa digugat atau dibatalkan. Oleh karena itu, Fahri menyarankan fraksi yang menolak lebih baik mengirimkan perwakilan ke Pansus untuk menyelesaikan perdebatan menyangkut angket KPK.

"Enggak bisa digugat, memang begitu selama ini, begitu. Enggak bisa (dibatalkan), sudah jalan kok, sudah putus," pungkasnya.