Fahri: Orang populer wajar nama disebut di obrolan warung kopi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak berhenti membela koleganya Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan meminta saham PT Freeport dengan dalih akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Menurut Fahri, pertemuan Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin dan Pengusaha Riza Chalid hanyalah pertemuan biasa. Begitu pula dengan disebutnya nama presiden, wakil presiden serta pejabat lain dalam pertemuan itu, sebagai hal wajar dan biasa.

"Ada satu pertemuan di warung kopi. Nama seseorang disebut. Anda mengerti nggak ini nggak ada urusannya. Nama kita disebut dimana-mana. Ada percakapan di warung kopi menyebut nama orang tapi jadi persoalan. Kan wajar orang populer namanya disebut dalam pertemuan di warung kopi," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/12).

Karena itu Fahri memandang skandal ini tidak seharusnya menyoroti perihal pencatutan nama Presiden. Dia ngotot seharusnya Maroef Sjamsuddin yang dikecam karena melakukan penyadapan pembicaraan. Alasannya, penyadapan telah melanggar undang-undang.

"Yang jadi persoalan itu menyadap soal Freeport. Ada 2 UU yang dilanggar, UU ITE dan UU intelijen. Hanya ada 2 lembaga yang boleh menyadap. Pertama, petugas intelijen, kedua lembaga penegak hukum," katanya.

Fahri memaparkan, intelijen diperbolehkan menyadap hanya untuk kepentingan presiden. Setelah itu presiden boleh mengundang orang untuk mendengarkan. Sementara lembaga penegak hukum boleh menyadap untuk kepentingan penegakan hukum.

Selain itu, dia menilai ihwal perpanjangan kontrak PT Freeport bukanlah urusan Setya Novanto yang notabene Ketua DPR. Sehingga, dia menuding langkah Sudirman Said hanyalah untuk menyerang parlemen.

"Kalau masalah perpanjangan itu tahun 2021. Masih enam tahun. Urusannya apa (Setnov)? Sekarang anggota DPR hanya tinggal 4 tahun. Sudah itu pertemuan hanya dilakukan 5 bulan lalu dan tak ada pertemuan lagi. Ini hanya obrolan warung kopi lalu dipakai kop Garuda oleh seorang menteri dan dibocorkan, itu tindak pidana dan dipakai untuk mengintervensi legislatif," ujarnya. (mdk/noe)