Fahri: Saya dengar bisnis Prabowo dihambat, akhirnya enggak punya uang

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bingung mencari dana politik untuk maju sebagai Calon Presiden di Pemilu 2019. Kebingungan mengumpulkan dana ini dikarenakan Prabowo dan Gerindra bukan sebagai pihak yang berkuasa.

Hal ini yang mendasari Gerindra membuat program galang dana perjuangan. Bahkan, Fahri mendengar bisnis-bisnis Prabowo dihambat agar kesulitan mencari dana politik.

"Prabowo itu bingung karena dia enggak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat. Akhirnya enggak punya uang, begitu mau maju lagi dari mana sumbernya? Enggak ada pembiayaan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).

"Sementara orang bilang perlu satu kandidat Rp 5 triliun. Minimal Rp 3 triliun ada yang bilang paling minimal Rp 2,5 triliun. Rp 2,5 T ini dari mana? 0 nya 12 itu bos, darimana duit itu. Itu yang membuat dia bingung," sambungnya.

Kondisi itu, kata Fahri, diperparah dengan keraguan masyarakat untuk menyumbang uang agar Prabowo memiliki modal maju Pilpres. Sebab, menurutnya, jika publik ketahuan menyumbang maka biasanya bisnis mereka akan ditekan oleh pemerintah.

"Kalau kelas menengah nyumbang kan enggak berani, dia hamba Allah dia nyumbangnya, kenapa? Ketahuan sama pemerintah dia bisa digencet bisnisnya. Enggak ada UU yang memproteksi penyumbang," tegasnya.

Sementara, Fahri menganggap, kubu Joko Widodo kebanjiran sumbangan dari banyak pihak. Jokowi dianggap sebagai calon Presiden yang paling banyak memiliki modal politik.

"Akhirnya apa? Orang nyumbang lewat belakang aja, berkoper-koper tuh. Dan itu yang terjadi kepada penguasa terutama incumbent," jelas dia.

Alasannya karena sebagai incumbent, Jokowi juga mendapatkan donasi dari hasil pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah.

"Karena dia incumbent, on going projectnya banyak, bayangkan ini proyek bikin jalan tol dimana-mana. Ini kan pelabuhan airport segala macem. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa," tandasnya.

Fahri menambahkan, tidak adanya aturan soal pembiayaan politik bagi calon kepala daerah, legislatif maupun Presiden oleh pemerintah. Imbasnya, para peserta Pemilu akan berupaya mencari modal sendiri untuk maju di Pemilu.

Dampak lainnya adalah maraknya korupsi karena para peserta Pemilu harus mengembalikan modal politik yang dikeluarkan selama pesta demokrasi berlangsung.

"Nah istilah kembali modal ini apa sih sebenarnya, itu artinya kan orang itu didorong untuk mencari uang di luar yang wajar itu. Dan itu lah akar dari korupsi politik. Dan paling dahsyat korupsi politik itu muncul di Pilpres," tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Suabianto mengumumkan program penggalangan dana untuk mendukung perjuangan politiknya dan Partai Gerindra di Pilkada dan Pemilu Serentak 2019. Pengumuman itu disampaikan Prabowo melalui akunfacebook pribadinya pada Rabu (21/6) kemarin.

Prabowo mengatakan sistem ekonomi saat ini membuat biaya politik menjadi tinggi. Hal ini membuat banyak calon-calon pemimpin yang mencari penyandang dana. Padahal, belum tentu penyandang dana itu memiliki kesetiaan untuk bangsa dan negara Indonesia.

"Saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung dari pendukung-pendukung saya dan pendukung Gerindra. Saudara-saudara saya namakan program ini program galang perjuangan," kata Prabowo.