Follow
Fahri sebut kandidat muncul tiba-tiba biasanya hasil transaksi bukan kaderisasi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti proses pilkada yang akan segera dilakukan secara serentak tahun ini. Menurutnya proses pilkada sangat dinamis seperti permainan congklak.
"Karena kalau dilihat bagaimana penyelenggaraan pilkada ini betul-betul seperti orang main congklak penuh dengan misteri penuh dengan ketidakdugaan," kata Fahri di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).
Dia juga mendorong adanya pengenalan calon sedini mungkin. Sehingga tidak ada lagi calon yang muncul secara tiba-tiba karena proses transaksi politik dan bukannya secara kaderisasi.
-
Kapan Pilkada Serentak pertama? Pilkada Serentak pertama kali dalam cakupan nasional di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.
-
Kapan Pilkada pertama di Indonesia dilaksanakan? Pilkada pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2005.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Siapa yang memimpin Indonesia saat pemilu pertama? Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengadakan pemilihan umum pertama sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan partisipatif.
-
Siapa yang berhak memilih? KPU sudah menentukan siapa saja yang bisa menjadi pemilih dalam pemilu.hal itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut: 1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
"Semua partai politik mulai memperkenalkan kandidatnya sejak awal harusnya rakyat diberi hak untuk mengetahui siapa yang akan memimpinnya," ujarnya.
"Tiba-tiba banyak out of the clue, tiba tiba orang yang jadi kandidat. Dan pastinya jelek ya yang kita dengar dengar dia adalah hasil dari transaksi bukan kaderisasi," ungkapnya.
Tambahnya, rakyat punya hak untuk mengetahui pemimpin yang akan memimpinnya selama beberapa tahun ke depan. Karena, kata Fahri, pemimpin itu sebagai penentu nasib bagi masyarakat Indonesia.
"Rakyat punya hak untuk mengetahui siapa yang akan menentukan nasib sebagai pemimpin," tandasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, tak akan menunda-nunda deklarasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Berikut ini sejarah awal Pilkada di Indonesia yang mencerminkan transformasi
Baca Selengkapnya