Fahri sebut pembangunan perpustakaan DPR biar anggota makin pintar
Merdeka.com - Rencana pembangunan perpustakaan DPR mendapat kritikan serius berbagai kalangan. Proyek itu diusulkan sejumlah kalangan yang menamakan diri sebagai cendekia kepada Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pada Selasa 22 Maret 2016.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, rencana itu bukanlah ide ambisius anggota dewan. Selain karena didorong oleh cendekiawan, perpustakaan DPR adalah alat kelengkapan yang seharusnya ada yang sudah disetujui dalam rapat paripurna.
"Itu sudah ada dalam rencana besar yang disetujui paripurna. Di mana-mana, di seluruh dunia, parlemen harus dibangun, kita belum pernah bangun gedung parlemen dan kelengkapan seperti perpustakaan. Ke depan perpustakaan parlemen jadi cita-cita," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Kapan proposal dibuat? Proposal adalah rancangan kegiatan atau permintaan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan.
-
Kapan DPR mengapresiasi rencana Polda Metro Jaya? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Apa yang ada di dalam proposal? Ciri-ciri proposal yang paling pertama adalah isinya harus berisikan ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam proposal, perlu dijelaskan apa saja yang akan dilaksanakan secara rinci dan detail, mulai dari latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, hingga teknis pelaksanaannya.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
"Jangan kalian seolah-olah parlemen itu orang-orang ambisius. Ada dukungan cendekiawan, Ignas Kleden, Ulil Abshar Abdalla, Ayu Utami," sambung dia.
Menurut dia, usulan para cendekiawan ini tentu berniat untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas anggota dewan.
"Karena kalau tidak ada, gimana orang yang dipilih ya begitu kualitasnya. Belum tentu pintar, rakyat milih karena dia ramah, nyentrik, tapi kalau udah di DPR, dia harus pintar, mengritik anggaran bikin UU. Ini semua positif, bukan kepentingan orang per orangan," jelasnya.
Dia mengatakan harus ada gerakan kembali ke masyarakat yang rajin baca dan hal itu bisa juga dimulai dari DPR. Perpustakaan itu nantinya dibuat lebih besar minimal lebih dari milik Singapura sebab perpustakaan yang ada sekarang ini belum memadai.
"Tidak harus seperti perpustakaan kongres (AS) yang punya 30 juta buku, jangan lebih kecil di perpustakaan Singapura dong. Harus ada gerakan kembali ke perpustakaan, ada bahaya, karena kita makin ditarik dari kegiatan membaca. Kembali baca supaya isi otak kita banyak. Saya pribadi sudah ajak perpustakaan BI, MK, kita bikin gerakan, agar jadi bangsa yang tetap cerdas," kata politisi PKS ini.
"Perpustakaan lama ada tapi mirip perpustakaan ketua RT. Konsepnya nanti perpusnas, parlemen sekarang dianggap penting, kalau ambil tradisi demokrasi dunia," pungkas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029
Baca SelengkapnyaDPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca SelengkapnyaKabupaten Siak di Provinsi Riau akhirnya memiliki perpustakaan umum baru sebagai pengganti fasilitas sebelumnya yang berada di Jalan Raja Kecik.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaKepala Perpusnas menyatakan realisasi anggaran 2023 mencapai 88,22 persen atau Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.
Baca SelengkapnyaKeputusan tersebut diambil dalam rapat pleno bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menpan RB Azwar Anas.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Baca Selengkapnya