Fahri sentil Akom, harusnya Tax Amnesty tak mendadak
Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty secara diam-diam. Bahkan, Akom sudah menandatangani rencana pembahasan RUU tersebut meskipun pimpinan DPR lainnya belum sepakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, seharusnya pimpinan DPR tidak mengambil langkah yang terkesan mendadak. Menurutnya, sebaiknya RUU tersebut dilakukan kajian yang mendalam lagi sebelum dipaksakan pembahasannya.
"Jangan ini yang diprioritaskan, tapi perpajakan yang ada dulu dimantabkan. Jadi dibikin kajian yang lebih matang dulu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
-
Apa arti dari kata "kajian"? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengkaji artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, atau menelaah.
-
Siapa yang dianjurkan untuk bermuhasabah? 'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' (QS. Al-Hasyr: 18).
-
Dimana kata "kajian" sering dipakai? Biasanya, kata kajian digunakan oleh para ilmuwan dan cendekia dalam melakukan suatu pengkajian ilmiah.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Kenapa Komisi III ingin polisi kaji ulang pasal GT? Menurutnya, apa yang dilakukan GT terhadap korban DSA (29) dinilainya sebagai salah satu cara untuk membunuh korban. Kasus ini pun turut mendapat sorotan khusus dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut melihat, apa yang dilakukan oleh Ronald, diduga memang diarahkan atau dimaksudkan untuk membunuh korban.'Yakin polisi tidak menilai ini sebagai kasus pembunuhan? Coba deh kepolisian kaji ulang pasal sangkaan terhadap tersangka.'
-
Mengapa Kemenkumham perlu menerapkan Tata Nilai PASTI? “Sebagus apapun sistem yang dibangun, namun apabila SDM tidak kompeten maka sistem tersebut tidak akan bisa dijalankan dengan baik,“ ujar Andap saat Dies Natalis ke-59 Unesa dan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Senin (14/8/2023).
Fahri meminta pemerintah untuk menghitung kembali terkait untung ruginya penerapan RUU Tax Amnesty tersebut. Sebab, menurut dia, pemerintahlah yang berinisiatif memunculkan RUU tersebut. Pemerintah diharapkan menahan diri agar DPR dapat lebih mengkaji rancangan UU tersebut.
"Tolong DPR jangan dilobi-lobi, bikin kajian yang mantab aja dulu. Bikin komunikasi dengan Non Governance Organisation (NGO), masyarakat. Karena kalau semua sudah yakin, semua mendukung pemerintah kok," jelas Fahri.
Justru dengan adanya penandatangan rencana pembahasan rancangan UU tersebut membuat kesan bahwa pemerintah melakukan lobi-lobi kepada DPR. Apalagi, tegas Fahri, belum ada kata sepakat agar untuk melakukan pembahasan RUU Pengampunan Pajak ini.
"Sebaiknya pemerintah menyelesaikan sendiri dulu biar dalam. Saya sendiri kalau saya diyakinkan, saya bisa saja mendukung pemerintah. Tapi dalam tax amnesty ini, saya sependapat dengan Fraksi PKS," tutup Fahri.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Bicara Revisi UU Penyiaran: Yang Penting Kebebasan Pers Tidak Terkendala
Baca SelengkapnyaDPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca SelengkapnyaDia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca SelengkapnyaTax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Kritik Revisi UU Penyiaran: Sangat Keblinger, Masa Media Tidak Boleh Investigasi
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaYasonna menyinggung Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan kerap membahas Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaSebab, semakin banyak kementerian akan sulit untuk saling sinergi.
Baca SelengkapnyaMenurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca SelengkapnyaRUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca Selengkapnya