Fahri soal Pelindo: Jokowi selesaikan dong, jangan intervensi polisi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung penuh niatan Fraksi PDIP yang ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan korupsi di PT Pelindo II. Pasalnya, dia menilai pengusutan lebih mendalam diperlukan mengingat saat ini Kepolisian sedang galak memberantas korupsi.
"Ya itu yang justru kita jaga. Kita kan jaga ini ada polisi kita sedang besarkan jiwanya karena 10-12 tahun ini kayak enggak ada harganya, sekarang di zaman Budi Waseso mulai masuk ke dalam isu-isu kayak Pelindo, Kondensat," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9).
Selain itu, kata dia, Pansus tersebut diperlukan mengingat motor pengungkap dugaan korupsi di PT Pelindo II yaitu Komjen Budi Waseso telah digeser dari jabatannya sebagai Kabareskrim. Sehingga, DPR yang akan melanjutkan pengusutan di perusahaan pimpinan RJ Lino itu.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
"Bantu dong DPR ini investigasi. Karena DPR ini lembaga investigasi paling besar di Republik ini," tukasnya.
Adapun, dia menilai seharusnya Presiden Joko Widodo yang lebih galak melakukan pengusutan di tiap pelabuhan. Malahan, kata dia, pemerintah justru mengintervensi kepolisian dengan menggeser Budi Waseso dari Kabareskrim ke Kepala BNN.
"Karena yang ngeluh ini kan Jokowi. Dia (Budi Waseso) masuk ke isu-isu besar. Yang kayak gitu diganggu. Seluruh pelabuhan ini banyak masalah. Kalau Pak Jokowi yang ngeluh dwelling time paling lambat ya diselesaikan dong kok malah intervensi kepolisian," ujarnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, Firli belum ditahan meski sudah jadi tersangka kasus pemerasan.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaKaryoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca SelengkapnyaSeharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca SelengkapnyaKasus ini sudah bukan masalah pribadi, melainkan institusi Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaSandi tidak menjelaskan alasan dari motif penguntitan yang dilakukan Densus 88.
Baca SelengkapnyaCapres PDIP Ganjar Pranowo menyoroti masalah indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang merosot di 2023.
Baca SelengkapnyaPKS dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen Partai politik.
Baca Selengkapnya