Ferdinand Sebut Prabowo dan Pendukung Beda Sikap soal People Power

Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengecam aksi people power bila dimaksudkan untuk menggulingkan kekuasaan. Mereka hanya akan menggunakan jalur hukum dan sesuai konstitusi dalam menuntut keadilan dan kebenaran.

Hal itu dikatakan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahean terkait munculnya wacana dari orang-orang di sekeliling Prabowo untuk menggulirkan people power yang ingin menggulingkan kekuasaan.

Ferdinand Hutahaean yang merupakan politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa partainya tidak mengenal people power sebagai upaya menggulingkan kekuasaan. Namun, bila people power itu bertujuan hanya sebagai upaya menuntut keadilan dan kebenaran, partai berlambang mercy itu akan mendukungnya.

"Selama people power yang disuarakan muncul kesannya untuk menggulingkan kekuasaan, maka Demokrat dipastikan tidak ada di sana," tegas Ferdinand kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (11/5),

Ferdinand mengakui, ada perbedaan antara sikap Prabowo dengan pendukungnya. Menurutnya, Prabowo menginginkan bahwa people power dilakukan secara damai. Sementara beberapa pendukungnya malah mengartikan bahwa people power itu seolah-olah ingin merebut paksa kekuasaan.

Ikuti berita Prabowo Subianto di Liputan6.com

"Jadi ini memang agak lucu. Sebaiknya segera ditegaskan saja sikapnya mau ke mana, karena hal ini telah membuat sedikit perbedaan diantara koalisi adil makmur, termasuk Demokrat bahkan dituding berkhianat karena tidak mendukung upaya tersebut," katanya.

Bagi demokrat, lanjut Ferdinand, perbedaan sikap ini harus jelas. Jangan sampai ada yang menunggangi momentum ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat chaos atau rusuh di negeri ini.

"Ini tidak boleh dibiarkan," katanya.

Karena itu menurut Ferdinand, Prabowo harus segera mengambil sikap, berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) atau aksi people power ke jalanan. Sebab, selama ini, Amien Rais yang menyatakan bahwa tidak usah ke MK dan people power saja.

"Ini harus dijelaskan karena posisi Amien Rais adalah dewan penasihat BPN, jadi ini membuat situasi tidak kondusif. Maka ketegasan sikap sangat diperlukan," katanya.