Fitra nilai wajar transparansi keuangan PDIP sebuah pencitraan

Merdeka.com - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai upaya transparansi keuangan partai dengan membentuk rekening partai seperti dilakukan PDIP positif. Sebab, bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap parpol.

"Ini perlu apresiasi karena berarti sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jadi sebelum pemerintah ngomong tentang sebuah transparansi, PDIP mencoba untuk melakukan inovasi transparansi dalam pengelolaan keuangannya," katanya dilansir Antara, Minggu (25/10).

Namun demikian, lanjut dia, PDIP perlu memaparkan pihak-pihak yang memberikan sumbangan atau transaksi dari pihak ketiga, bahkan kalau bisa sampai persoalan tata kelola keuangan partai.

"Itu kan bentuk keinginan PDIP untuk transparansi dalam akuntabilitas. Ini pastinya akan mendapatkan respons bagus dari masyarakat dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada PDIP. Karena image publik melihat parpol kan jelek. Dengan cara seperti ini, PDIP perlu diapresiasi," ujarnya.

Soal kemudian ada yang menilai bahwa upaya transparansi PDIP itu dianggap sebagai pencitraan politik, dia menilai PDIP tidak perlu risau karena kalaupun itu pencitraan tetapi jelas sangat positif.

"Saya pikir dilakukannya transparansi ini adalah untuk melakukan pencitraan, dan itu biasa di tiap parpol. Tapi pencitraannya pengaruh positif atau negatif. Kalau sudah terbangun citra dirinya dan terbukti positif, maka dengan mudah akan bisa meraih kantong konstituen," jelasnya.

Menurut dia, langkah PDIP tersebut sebagai inovasi perbaikan sistem tata kelola karena merupakan hal yang positif.

"Tapi, ini jangan hanya 'lips service' saja di dalam mendorong tata kelola. Namun, perlu dibarengi dengan aksinya, misal masyarakat sipil bisa melakukan akses keuangan di PDIP jika ingin melihat dokumen pengelolaan keuangannya," jelasnya.

Jika itu terealisasi, kata dia, maka apa yang dilakukan PDIP sama dengan bentuk pembiayaan yang 'on budget'. Apalagi, parpol diberi fasilitas uang negara untuk melakukan kaderisasi terhadap semua sumber daya manusia di parpol.

"Sejauh ini kita tak pernah tahu, sejauh apa bentuk kaderisasi. Paling tidak ada duit ada kinerja dan peningkatan kapasitas. Akhirnya pengelolaan keuangan dari APBN hanya formalitas. Akuntabilitas perlu diinformasi," ujar Yenny. (mdk/dan)