FITRA sebut 2 tahun Jokowi-JK banyak pemborosan anggaran
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis beberapa temuan dalam kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun. Dari hasil temuan itu, FITRA mencatat pemerintah terlalu boros dalam pengelolaan anggaran.
Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi, memaparkan negara selalu mengalami defisit, atau keuangan kas kurang. Sebabnya, pengeluaran negara tidak sebanding dengan pendapatan yang hanya mencapai Rp 1.539,2 triliun.
"Dalam APBN-P 2016 belanja untuk kementerian atau lembaga tercatat Rp 1.306,7 triliun sedangkan untuk pemerataan daerah, transfer ke daerah dan desa hanya Rp 776,3 triliun dan itu pun sudah dipotong sekitar Rp 500 triliun. Jadi belanja dengan alokasi tersebut dirasa cukup besar mengingat pendapatan negara hanya Rp 1.539,2 triliun," ujar Apung di kantor FITRA, Jakarta Selatan, Jumat (21/10).
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menambahkan defisitnya keuangan negara menjadi trik untuk pemerintahan Jokowi-JK menarik utang luar negeri dengan bentuk penjualan surat berharga negara.
Mendapati temuan tersebut, Apung mengatakan, janji Nawacita yang diusung oleh Pemerintahan Jokowi-JK tidak lain hanya sekedar janji tanpa ada realisasi yang cukup baik.
"FITRA mengukur implementasi janji Nawacita dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Fakta yang ada FITRA menilai pedoman tersebut baik Nawacita maupun trisakti hanya sekedar janji kampanye belaka,"
Nawacita yang dimaksud Apung adalah harapan program Jokowi-JK point kedua yang berbunyi membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaDefisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaAnggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya