Fokus Penanganan Covid-19, Gerindra Tidak Masalah Pilkada 2020 Ditunda
Merdeka.com - Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade tidak masalah pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda. Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menunda Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona.
"Menurut saya tidak ada masalah karena memang fokus kita Covid-19 dulu, kalau masalah Covid-19 ini bisa selesai tentu bisa kembali normal jadi intinya tidak ada masalah, kalau Pilkada 2020 ditunda kan bisa ditunda jadi Desember 2020. Kalau analisis saya paling tepat ditunda itu kemungkinan menjadi Maret 2021," kata Andre, Selasa (31/3).
Gerindra sendiri telah menetapkan beberapa calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Menurut Andre, tidak ada kerugian bagi calon kepala daerah soal penundaan Pilkada. Sebab, mereka bisa lebih leluasa untuk melakukan sosialisasi dan konsolidasi agar lebih mantap untuk kemenangan Pilkada nanti.
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa instruksi TKN Prabowo-Gibran kepada para relawannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta para relawan mengampanyekan Prabowo-Gibran di seluruh wilayah Indonesia menggunakan cara-cara santun, dan tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
"Jadi tidak juga rugi mereka malah punya waktu lebih longgar untuk melakukan sosialisasi dan konsolidasi sehingga bisa memantapkan keyakinan masyarakat untuk memilih mereka," ucap Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.
Andre menambahkan, saat ini partainya fokus untuk membantu masyarakat dalam menghadapi wabah corona. Pimpinan Gerindra juga sudah menginstruksikan kepada seluruh DPD, DPC, DPR RI, DPRD Kota, Kabupaten, Provinsi benar-benar melayani dan membantu masyarakat menghadapi wabah corona.
"Itu fokus Gerindra sekarang bukan Pilkada," tandas Andre yang juga anggota Komisi V DPR RI itu.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Hal itu diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan KPU soal penundaan ini, serta berdasarkan kesimpulan rapat, disepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak ini ditunda. Alasannya demi keamanan di tengah pandemi virus Corona.
Namun, belum ada kesepakatan sampai kapan penundaan Pilkada dilakukan. Doli mengatakan, ada bermacam opsi. Pertama, pilkada tetap digelar tahun ini paling lambat Desember 2019 dengan asumsi masa tanggap darurat pandemi selesai pada bulan Mei atau Juni.
Kedua, jika melewati tanggal yang diasumsikan bisa digelar pada Maret atau Juni 2021. Opsi terakhir adalah pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda satu tahun hingga September 2021.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belum ada arahan khusus dari DPP Partai Gerindra mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaPrabowo minta kader manfaatkan waktu masa kampanye yang tersisa 2 bulan lagi untuk turun ke bawah
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak seluruh pengurus partainya di Tangerang Raya untuk mengakui kepemimpinan yang baik dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKeputusan yang telah diambil Prabowo akan diperjuangkan seluruh keluarga besar Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca SelengkapnyaBima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnyaegawati meminta kader untuk menyiapkan semuanya termasuk antisipasi agar kejadian anomali di Pilpres dan Pileg 2024 tak terulang di Pilkada.
Baca SelengkapnyaBima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, kader PDIP diminta berjuang tanpa bertanya apakah ada uang atau tidak.
Baca Selengkapnya