Formappi Kritik Fasilitas Isoman Anggota DPR: Merakyat Tak Cuma Basa Basi Kampanye

Merdeka.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai kebijakan fasilitas khusus isolasi mandiri untuk anggota DPR RI tidak sensitif dan tidak berempati kepada masyarakat. Di tengah masyarakat kesulitan mendapat fasilitas kesehatan hingga isolasi, DPR justru memperlihatkan keistimewaan dan kemewahan.

Lucius menuturkan, kebijakan isolasi mandiri untuk anggota dewan ini justru akan merusak citra dan kepercayaan publik terhadap DPR.

"Saya kira sih permintaan maupun kebijakan penyediaan fasilitas khusus anggota DPR yang terus saja muncul di tengah situasi krisis yang dialami banyak warga masyarakat lain merupakan kebijakan yang merusak citra dan kepercayaan publik pada DPR," kata dia kepada wartawan, Rabu (28/7).

Kebijakan penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR yang terus berulang, menurut Lucius, malah memperlihatkan wakil rakyat menantang rakyat sendiri.

"Ini kan sangat tidak mencerminkan roh lembaga parlemen yang seharusnya menampilkan wajah merakyat. Merakyat tak hanya untuk urusan basa basi kampanye politik, tetapi menjadi sama dengan rakyat ketika menghadapi kesulitan. Dengan Kata lain makna kata merakyat itu artinya menjiwai situasi dan kondisi rakyat dengan berempati saat rakyat menderita," ujarnya.

Lucius menduga fasilitas isolasi mandiri ini bentuk ketidakpedulian Sekjen DPR pada citra lembaga tersebut.

Kesekjenan DPR memang bukan lembaga politik yang peduli kepercayaan publik sebagai modal politik. Kesekjenan, lanjut Lucius, hanya berpikir bagaimana melayani dan membuat senang anggota dewan.

"Saya menduga kalau kebijakan ini murni inisiatif Sekjen, maka mungkin saja ini adalah cara seorang pelayan menyerangnya majikannya yakni anggota DPR. Apalagi baru-baru ini kritikan untuk sekjen juga disuarakan karena posisinya yang merangkap Komisaris BUMN," ujarnya.

Lucius meminta pimpinan DPR tidak cuek saja terhadap kebijakan atau keistimewaan yang merusak kepercayaan publik.

"Pimpinan DPR yang menjadi pucuk tertinggi koordinasi di DPR harus bersikap atas kebijakan-kebijakan kesekjenan yang merusak citra parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pimpinan jangan pura-pura cuek, pura-pura tidak peduli dengan kebijakan kesekjenan yang justru menggerogoti trust publik kepada parlemen," tegasnya.

Menurut Lucius, kalau DPR membiarkan kebijakan tersebut, bisa muncul dugaan sebagian elite di parlemen terlibat design fasilitas khusus tersebut.

"Kongkalingkong itu mungkin saja merupakan modus bisnis karena fasilitas-fasilitas khusus anggota DPR ini bicara soal pengadaan proyek. Semakin banyak proyek, semakin banyak keuntungan. Lagi-lagi wajah tak peduli DPR terlihat jelas." ujar Lucius.

Selain itu, rentetan fasilitas khusus anggota dewan ini, kata Lucius menegaskan DPR tidak fokus memikirkan rakyat melalui peran dan fungsinya. Sejak awal, mereka memikirkan bagaimana mendapat pelayanan terbaik untuk diri sendiri.

"Pemerintah dibiarkan bekerja sendiri, mendapatkan kritikan langsung dari publik atas kebijakan yang dianggap tak relevan. Sementara DPR justru enggak jelas apa kerjanya untuk mengawasi dan menyumbang ide bagi kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah," pungkasnya.

Wacana Hotel untuk Isoman Anggota DPR

Sebelumnya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyediakan hotel untuk isolasi mandiri anggota dewan yang terpapar Covid-19. Fasilitas Hotel ini dikhususkan bagi anggota DPR yang positif tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan.

"Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi Anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik yang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel," tulis surat Setjen DPR RI yang dikutip Selasa (27/7).

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan surat edaran tersebut. Ia beralasan, kebutuhan fasilitas isolasi mandiri di hotel khusus anggota DPR karena besarnya peluang untuk terpapar Covid-19

"Iya benar. Jadi intensitas anggota DPR itu kan di dapilnya sangat tinggi sekali jadi peluangnya anggota dewan untuk positif juga sangat mungkin," ujar Indra saat dikonfirmasi.

Indra mengatakan, tidak hanya DPR yang menyediakan hotel untuk isolasi mandiri. Beberapa Kementerian/Lembaga lain juga sudah membuka fasilitas hotel bagi yang terpapar.

"Jadi kementerian lembaga lain itu sudah melakukan mekanisme isolasi mandiri bekerja sama dengan hotel-hotel bintang tiga gitu ya," ucapnya.