Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Formappi nilai UU MD3 prestasi terburuk DPR di bawah pimpinan Bamsoet

Formappi nilai UU MD3 prestasi terburuk DPR di bawah pimpinan Bamsoet Forum Kamisan Formappi. ©2018 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja ketua DPR Bambang Soesatyo. Peneliti Formappi fungsi kelembagaan I Made Leo Wiratma menilai di bawah kepemimpinan pria yang akrab disapa Bamsoet itu, DPR baru bisa melahirkan satu undang-undang.

Di bidang legislasi misalnya, dalam Masa Sidang III tahun 2017-2018 ini, DPR di bawah Bamsoet hanya melahirkan satu satunya undang-undang yakni UU MPR, DPR dan DPD (UU MD3). Kata I Made, undang-undang ini banyak dikritik karena selain sudah cukup lama dibahas, juga hanya merupakan revisi dan terbatas pula.

"Bagaimana bisa memperkuat dan memperbaiki citra DPR dengan produk legislasi yang tidak berbobot dan kacau balau seperti itu," kata I Made di markas Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (22/2).

Kemudian soal penguatan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak pihak yang merendahkan DPR dan anggotanya merupakan tindakan keliru.

Bagi I Made, definisi 'merendahkan' itu tidak jelas dan dapat menjadi pasal karet yang bisa memberikan hak subyektif bagi MKD untuk menindak begitu saja pihak pihak yang ingin mengkritik DPR. Padahal kritik sesungguhnya dapat dijadikan cermin bagi DPR untuk memperbaiki diri.

"DPR bisa dianggap memberangus kritik, sehingga sangat mungkin terjadi abuse of power. Jadi menjaga citra DPR tidak dapat dilakukan dengan membungkam para pengkritik melainkan dengan memperbaiki kinerja. Jangan sampai buruk rupa maka cermin dibelah," tegasnya.

Lebih lanjut, Formappi juga memberi dua nilai negatif dan positif kepada politisi Golkar itu. I Made mengatakan, secara apriori negatif, Bamsoet dinilai kurang tepat untuk menjadi ketua DPR karena beberapa alasan. Pertama Bamsoet berlatar belakang pengusaha yang biasanya selalu terkait dengan capital, keuntungan atau uang.

"Nah bagaimana seorang pengusaha menjadi penguasa? dapatkah yang bersangkutan meninggalkan domain capital? sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaannya di kemudian hari," tuturnya.

Kedua, Bamsoet memiliki citra diri yang tidak bersih dan tidak memberi dukungan kepada upaya pemberantasan korupsi. Indikasi tidak bersih ketika disebutnya nama Bamsoet dalam kasus e-KTP, meski keterlibatan itu masih harus dibuktikan.

"Bamsoet juga menjadi salah satu anggota Pansus Angket DPR terhadap KPK yang ditengarai mau melemahkan KPK," ujarnya.

Di sisi lain, Bamsoet memiliki keunggulan secara positif. Pertama, Bamsoet memiliki pengalaman yang cukup di DPR. Misalnya menjadi wakil rakyat dua periode, Sekretaris Fraksi Golkar, dan terakhir menjabat ketua Komisi III DPR. Kedua Bamsoet mudah bergaul ditambah memiliki hubungan baik dengan masyarakat maupun media karena dirinya mantan wartawan.

"Jadi, dengan kedua alasan itu Bamsoet memiliki bekal yang baik untuk memimpin DPR," tutup I Made.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Etik terkait Klaim Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Etik terkait Klaim Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD

MKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.

Baca Selengkapnya
Bamsoet Dilaporkan ke MKD Usai Klaim Semua Parpol Setuju Amandemen UUD 1945
Bamsoet Dilaporkan ke MKD Usai Klaim Semua Parpol Setuju Amandemen UUD 1945

Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.

Baca Selengkapnya
MKD Kritik Pedas Bamsoet Tak Hadiri Panggilan: Seorang Luhut dan Mahfud Saja Hadir!
MKD Kritik Pedas Bamsoet Tak Hadiri Panggilan: Seorang Luhut dan Mahfud Saja Hadir!

Habiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet

Baca Selengkapnya
Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah
Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah

Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.

Baca Selengkapnya
Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR
Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR

MKD DPR menolak surat klarifikasi dari Bamsoet dan akan melakukan pemanggilan ulang kepada Bamsoet.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Baca Selengkapnya
Sejarah DPA, Dibentuk Soekarno Hingga Dihapus Era Megawati, Kini Diusulkan Diaktifkan lagi
Sejarah DPA, Dibentuk Soekarno Hingga Dihapus Era Megawati, Kini Diusulkan Diaktifkan lagi

DPA dibentuk Soekarno sebagai lembaga tinggi negara untuk memberi pertimbangan pada presiden.

Baca Selengkapnya
Dilaporkan ke MKD, Bamsoet: Senyumi Saja
Dilaporkan ke MKD, Bamsoet: Senyumi Saja

Bamsoet menilai mahasiswa yang melaporkannya tidak membaca informasi secara utuh.

Baca Selengkapnya
Murka MKD Bamsoet Tak Hadir Sidang: Kita Suruh Pamdal Paksa ke Sini
Murka MKD Bamsoet Tak Hadir Sidang: Kita Suruh Pamdal Paksa ke Sini

Anggota MKD Yanuar Gunhar menilai, ketidakhadiran Bamsoet menunjukan etika kurang baik dalam menjaga marwah institusi.

Baca Selengkapnya
Fadel Muhammad Bela Bamsoet, Anggap Pemanggilan Dilakukan MKD Cacat Prosedur
Fadel Muhammad Bela Bamsoet, Anggap Pemanggilan Dilakukan MKD Cacat Prosedur

Fadel menilai MKD terlalu cepat memutuskan memanggil Bamsoet untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik.

Baca Selengkapnya
MKD Gelar Sidang soal Pernyataan Amandemen UUD 1945, Bamsoet Absen
MKD Gelar Sidang soal Pernyataan Amandemen UUD 1945, Bamsoet Absen

Bamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD terkait pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya