Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Formappi sebut hoaks muncul karena parpol hanya orientasi kekuasaan

Formappi sebut hoaks muncul karena parpol hanya orientasi kekuasaan Ilustrasi berita hoax. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekjen PSI Raja Juli Antoni hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel. Dia menilai partai oposisi gagal menawarkan kebijakan alternatif.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus sependapat dengan statement Raja Juli tersebut. Lucius juga menggarisbawahi, selain partai oposisi, partai lain juga harus mengutamakan kepentingan publik.

"Saya cenderung sependapat dengan pandangan yang menyebutkan bahwa hoaks muncul karena oposisi cenderung tidak memberikan kebijakan alternatif. Akan tetapi sesungguhnya bukan hanya oposisi saja, semua parpol kita belum terbiasa untuk menjadikan partai politik sebagai tempat untuk secara serius menggodok policy-policy untuk kepentingan publik," ujar Lucius di Jakarta, Jumat (9/2).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengatakan selama ini partai politik hidup dengan semangat pragmatis dan orientasi satu-satunya hanyalah kekuasaan. Partai politik umumnya, tegas dia, baru terasa keberadaan dan perannya pada saat momen menjelang Pemilu.

"Setelah itu mereka hilang berebut kue kekuasaan. Lalu muncul lagi ketika Pemilu mulai mendekat. Kita jarang mendengar ada usulan kebijakan alternatif yang disampaikan oleh partai politik tertentu," tegas dia.

Dalam kondisi partai pragmatis, lanjut dia, seperti yang umumnya ada di Indonesia, hoaks menjadi mudah dipakai atau digunakan. "Bagi partai dengan prinsip pragmatis, cara apapun bisa dipakai, yang penting hasilnya bisa membawa kemenangan," tutur dia.

Sebelumnya, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai partai oposisi gagal menawarkan kebijakan alternatif.

"Hoaks ada karena kita tidak punya oposisi kridibel. Tidak ada policy altenatif. Mainkan isu primordial saja. Yang setuju RT," katanya dikutip merdeka.com dari akun twitter miliknya, Kamis (8/3).

"Tesis utama kami, hoaks menjamur karena Indonesia tak punya partai oposisi yang kredibel, oposisi gagal menawarkan policy alternatif".

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Jusuf Kalla Tegas Tujuan Partai untuk Jadi Pemerintah Bukan Oposisi!
VIDEO: Jusuf Kalla Tegas Tujuan Partai untuk Jadi Pemerintah Bukan Oposisi!

Jusuf Kalla menjawab terkait dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan
Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Parpol Kehilangan Akal Atasi Kecurangan

Semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.

Baca Selengkapnya
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah

Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Hugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia

Baca Selengkapnya
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU

Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR

Baca Selengkapnya