Formappi sebut Setnov merusak martabat DPR, harus segera dicopot dari posisi Ketua
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Penyidik KPK tadi malam langsung menyambangi kediaman Setnov. Namun, Setnov tak berhasil ditemukan.
Hingga siang ini, keberadaan Setnov masih menjadi misteri. Setnov hilang bak ditelan bumi. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai keputusan KPK untuk melakukan penangkapan telah memojokkan Setnov dan semua upayanya untuk bisa lepas dari proses hukum. Dia menyayangkan Setnov justru menghindar dan bersembunyi.
"Sayangnya pihak Setnov sepertinya sudah yakin dengan sikapnya untuk terus menghindar dan bersembunyi. Bagi saya ini mempertahankan konsistensi sikap lari dari tanggung jawab sebagaimana gejala-gejalanya sudah ditunjukkan Setnov selama beberapa waktu terakhir ini," katanya, Kamis (16/11).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang memberhentikan Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
-
Bagaimana Ketua KPU diberhentikan? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Siapa yang harus mengundurkan diri? Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan, anggota dewan yang terpilih harus mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai calon kepala daerah.
Menurutnya, keputusan Setnov bersembunyi dari pencarian penyidik KPK merupakan sesuatu yang memalukan dan merusak harkat dan martabat DPR. Sebagai pimpinan DPR, sulit untuk memahami rasionalitas tindakan Setnov menghindar dari penyidik KPK.
"Sulit juga untuk memahami bagaimana orang-orang terdekat Novanto tiba-tiba bisu dengan keberadaan Novanto," katanya.
"Bayangkan seorang pejabat tinggi negara sekelas Presiden seperti Novanto ini tiba-tiba menghilang dari peredaran, dan pada saat bersamaan ada krisis mendadak yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Bagaimana mau mengambil keputusan yang strategis dan tepat jika seorang pemimpin tiba-tiba tak bisa diketahui keberadaannya, tak bisa berkomunikasi? Mau kemana bangsa dibawa dengan model pemimpin seperti ini? Saat-saat dia dibutuhkan, dia dengan tanpa rasa tanggung jawab tiba-tiba menghilang. Dia pikir, memimpin bangsa ini seperti memimpin kelompok sirkus?," katanya.
Dia menilai tindakan yang dilakukan Setnov mengakibatkan jabatannya sebagai Ketua DPR tak lagi pantas untuk dipertahankan. Sebab, dia menilai Setnov hanya memikirkan diri sendiri dan kekuasaan yang dipegang digunakan untuk mencapai tujuan pribadinya.
"Mempertahankan orang seperti ini hanya akan membuat bangsa kita akan lebih cepat menjemput kehancurannya," katanya.
Dia menegaskan tindakan bersembunyi Setnov sangat mencederai rasa hormat terhadap lembaga Parlemen. Karenanya, dia mendesak DPR melalui MKD tak perlu menunggu waktu untuk memastikan proses pemberhentian sekaligus penggantian jabatan Ketua DPR ini segera dilakukan.
"Memperlama proses dengan berlindung di balik tetek bengek prosedur perundang-undangan sudah terbukti tak akan menyelamatkan wajah lembaga parlemen menjadi lebih baik. Tugas MKD untuk memastikan wibawa dan martabat DPR dalam waktu cepat tak akan hancur berkeping-keping," katanya.
Dia mendesak MKD segera bersidang dan membuat keputusan pemberhentian Setya Novanto. Selanjutnya pimpinan harus segera berkoordinasi dengan Partai Golkar untuk mencari pengganti.
"Atau bisa juga dipikirkan untuk merubah total format komposisi kepemimpinan DPR yang selama ini juga nampak mempunyai kegagalan dalam bekerja. Misalnya permintaan PDIP untuk dihormati sesuai dengan jumlah kursi terbanyak yang dimilikkinya harus dipenuhi. Kemungkinan ini bisa terjadi dengan melakukan revisi cepat atas UU MD3. Pada intinya harus ada gerak cepat dari DPR untuk menyelamatkan marwah lembaga yang tercabik-cabik ulah seorang pimpinan yang Nampak coba melarikan diri dari beban tanggung jawabnya di hadapan hukum," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkap bahwa ada pihak ingin mengacak-acak Kongres PDIP pada tahun 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaSalah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.
Baca SelengkapnyaTidak lama pernyataan itu diungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaPlt bisa ditunjuk dari empat wakil ketua KPK. Yakni, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nawawi Pomolango, atau Nurul Ghufron.
Baca SelengkapnyaHasto ingatkan orang-orang yang telah diberi karpet merah sampai mengantarkan ke kursi kekuasaan untuk tetap beretika.
Baca SelengkapnyaGhufron menempuh mekanisme internal partai usai diganti dari DPR 2024-2029 dan diberhentikan sebagai kader.
Baca SelengkapnyaSuharasono merasa DPRD Solo tidak punya kewenangan menyetujui mundurnya seorang wali kota
Baca SelengkapnyaGanjar menilai pemecatan terhadap Jokowi merupakan langkah yang tepat.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaEffendi pun berharap agar di Kabinet Prabowo Subianto dilakukan fit and proper test untuk memilih para menterinya.
Baca SelengkapnyaPDIP meminta para relawan untuk tidak menghujat dan mencaci maki lawan politik Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya