Formappi Soal Vaksinasi DPR: Harusnya Jadi Promosi, Justru Ajang Petak Umpet
Merdeka.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyebut, bahwa DPR membawa penumpang gelap saat vaksinasi Covid-19. Penumpang gelap itu adalah keluarganya yang diikutsertakan secara diam-diam.
"Ketika ditelisik, ketidakpedean DPR untuk menyiarkan secara terbuka kegiatan vaksinasi, ternyata karena ada 'penumpang gelap' yang turut serta menikmati fasilitas vaksinasi bersama pelayan publik, walau mereka bukan pelayan publik," katanya, Jumat (26/2).
"Penumpang gelap yang tak ingin terexpose itu adalah istri atau suami serta anak-anak anggota yang mendapatkan vaksinasi prioritas gelombang kedua hanya karena kebetulan berjodoh dengan anggota DPR serta yang lainnya karena menjadi anak anggota," tambah dia.
-
Siapa saja yang berisiko karena anak tidak divaksinasi? Anak yang tidak divaksinasi juga membawa risiko bagi anggota keluarga lainnya.
-
Kenapa laki-laki yang berhubungan seks berisiko menerima vaksin? 'Kementerian Kesehatan juga akan melakukan vaksinasi monkeypox terutama pada populasi yang berisiko,' kata Maxi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/10).
-
Siapa yang membutuhkan vaksin HPV? Vaksin HPV idealnya diberikan kepada anak usia 9–14 tahun yang belum aktif secara seksual. Vaksin ini juga dapat diberikan kepada remaja dan orang dewasa usia 15–26 tahun yang belum pernah atau belum mendapatkan vaksin HPV secara lengkap.
-
Siapa yang disarankan untuk mendapatkan vaksin HPV? Vaksinasi dengan HPV disarankan terutama untuk perempuan. Selain itu, vaksin ini juga direkomendasikan untuk wanita hingga usia 26 tahun. Kemudian pria hingga usia 21 tahun yang belum mendapat vaksinasi sebelumnya.
-
Siapa saja yang berisiko? Salah satu kelompok yang berisiko tinggi mengalami sindrom ini adalah individu dengan jenis penyakit Parkinson yang dikenal sebagai sindrom corticobasal (CBS), di mana sekitar 30% dari mereka dapat mengalami AHS.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
Mestinya, anggota dewan tak perlu khawatir dan kucing-kucingan. Karena, pada saatnya nanti semua warga negara akan menerima vaksin termasuk keluarganya.
Lucius bilang, sesungguhnya DPR memperlihatkan bahwa kebijakan mengangkut rombongan keluarga untuk menerima vaksin adalah sesuatu yang menyimpang. Kata dia, sesuatu yang menyimpang akan merusak citra dan kehormatan DPR.
"Maka kalau bisa sembunyi-sembunyi, mengapa harus terbuka? Sebegitu menyimpangnya vaksinasi anggota beserta keluarga DPR itu sampai-sampai jurnalis yang mau meliput kegiatan di DPR harus di-BAP Kesetjenan, seolah-olah meliput kegiatan para pejabat sepenting DPR merupakan sebuah aksi kriminal," ujarnya.
"Bayangkan parahnya DPR dan Kesetjenan yang setali tiga uang berkomplot menyembunyikan kegiatan vaksinasi anggota dan keluarga DPR sampai tak boleh diketahui publik," tambah dia.
Lucius lalu mengungkit soal rapid test khusus anggota dan keluarga anggota dewan pada tahun lalu. Saat itu, rapid menjadi sesuatu yang mahal karena langka. Warga pun harus mengantre da menyiapkan sendiri biaya untuk mendapatkan rapid. Tapi di DPR dengan mudahnya anggota dan keluarga mendapatkan rapid test secara eksklusif dan gratis.
"DPR juga pernah heboh gegara beberapa anggota narcis menggunakan pakaian APD ketika di saat yang sama banyak nakes kesulitan mendapatkan APD," ungkapnya.
"Memang relasi Corona dan DPR sejak awal aneh. Dan mungkin keanehan itu yang tak ingin segera berakhir cepat sehingga vaksinasi yang harusnya jadi ajang promosi penerimaan vaksin yang aman justru dijadikan ajang petak umpet oleh DPR," tandasnya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad membantah bila vaksinasi terhadap anggota DPR bersama keluarganya dilaksanakan secara tertutup.
"Jadi tidak benar vaksinasi ini tertutup. Gak ada yang ditutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok. Mengenai jumlah, berapa yang sudah divaksinasi, siapa saja saya gak hafal karena saya juga sedang reses. Ini masuk untuk melihat vaksinasi baru pada hari ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).
Dia menjelaskan, jatah vaksinasi anggota dewan bersama keluarga diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemenkes memberikan jadwal tersebut di tengah anggota DPR yang kini juga masih masa reses.
"Kami sedang reses, sehingga jadwalnya itu sudah diberikan oleh Kemenkes, jadwal yang mendapat vaksinasi, termasuk DPR, sehingga jadwal itu harus dilaksanakan," ujar politikus Gerindra itu.
"Kita mendapatkan jatah dari Kemenkes. DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Setjen DPR. Jadi alokasi itu dari Kemenkes," tambah dia.
Selain keluarga, pegawai di lingkungan kompleks Parlemen juga mendapatkan vaksinasi. Seperti staf pendukung, petugas keamanan dan kebersihan. Sebab, kata dia, sudah banyak pegawai di lingkup DPR terpapar corona.
"Sehingga kita tekankan sekali lagi, tidak ada yang tertutup. Kami mendukung program pemerintah, cuma karena masih reses, mungkin dari fraksinya terlambat dari fraksi ke anggotanya," terang Dasco.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai acara pelantikan, Presiden Jokowi nampak turun panggung dan menyalami para anggota terpilih.
Baca SelengkapnyaDalam prosesi pelantikan 575 anggota DPR baru diambil sumpahnya, terdapat empat keturunan Soekarno.
Baca SelengkapnyaSedikitnya, ada enam pasangan suami istri yang lolos terpilih di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaRieke 'Oneng' terlihat tampil cantik mengenakan kebaya merah dengan rambut disanggul.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dan DPD akan dipilih melalui Pemilihan Umum.
Baca SelengkapnyaKeikutsertaan kerabat elite partai politik ini tercatat dalam daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang dipublikasikan KPU.
Baca SelengkapnyaBegini potret harmonis keluarga eks pejabat tinggi DKI. Tiga putrinya bikin salah fokus.
Baca SelengkapnyaSetibanya di Gedung Nusantara, Jokowi dan Prabowo disambut oleh para pejabat negara
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaSaat hendak duduk, Prabowo sempat menyalami Menko Airlangga Hartarto
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca SelengkapnyaRiswan Tony menyebut pejabat KPU itu sampai menyewa jet pribadi, dugem hingga soal wanita.
Baca Selengkapnya