Follow
Fraksi Golkar minta MKD beri sanksi ringan buat Setya Novanto
Merdeka.com - Fraksi Partai Golkar DPR meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak memberikan sanksi yang berat kepada Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) terkait skandal pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal perpanjangan kontrak PT Freeport.
"Kami minta MKD bijaksana tidak memberikan sanksi yang berat kepada Novanto," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11).
Partai Golkar, kata Bambang, meminta semua pihak termasuk fraksi-fraksi di DPR dapat memaklumi apa yang dilakukan Setnov. Mengingat, pengalaman Setnov sebagai pimpinan DPR baru satu tahun.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Kita mengimbau kawan-kawan fraksi lain agar bisa memahami posisi Novanto baru jadi pimpinan setahun jadi masih belajar," imbuhnya.
Selain meminta sanksi ringan, jika terbukti tidak bersalah Fraksi Golkar pun bakal mendesak MKD untuk melakukan klarifikasi sebagai bentuk pemulihan nama baik Setnov.
Untuk itu, Partai Golkar berharap MKD mau bekerja secara adil dan transparan. Menurut dia, MKD harus melakukan sidang terbuka untuk mengungkap fakta dari skandal tersebut.
"Itu kan dalam ketentuan, kita minta MKD jernih, kan belum tentu juga bersalah," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Atas nama fraksi, Gembong meminta maaf atas kejadian ini. Ia berharap ini merupakan kejadian pertama dan terakhir.
Baca Selengkapnya
Cinta Mega telah membantah bermain slot saat rapat paripurna DPRD DKI
Baca Selengkapnya
Caleg DPRD Cianjur Noviana Kurniati melabrak Rocky Gerung ketika menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (6/9).
Baca Selengkapnya
MKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca Selengkapnya
Cinta Mega mengaku siap menerima konsekuensi apapun.
Baca Selengkapnya
Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca Selengkapnya
cky merasa tetap banyak yang mendukung, memuji, dan bahkan menganggapnya telah memulai suatu tradisi memperlihatkan diskursus publik tak boleh dihalangi dendam.
Baca Selengkapnya
Dalam kasus ini, sedikitnya 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca Selengkapnya
Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca Selengkapnya