Follow
Fraksi Hanura sebut penambahan kursi pimpinan MPR biar lebih solid
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan usulan penambahan enam kursi pimpinan MPR. Menurutnya, komposisi 11 pimpinan MPR bisa mencerminkan kekuatan politik masyarakat.
"Kalau pun jumlah pimpinannya banyak enggak masalah. Kan mencerminkan konfigurasi politik dan kelompok yang ada di masyarakat. Hanura tidak keberatan," kata Dadang saat dihubungi, Rabu (24/5).
Dadang mengklaim penambahan pimpinan di lembaga MPR tidak berdampak besar pada anggaran. Menurutnya, yang terpenting adalah kinerja lembaga MPR menjadi lebih solid karena jumlah pimpinannya bertambah.
-
Bagaimana cara hitung kursi DPR? Metode konversi perolehan suara calon legislatif (caleg) DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.
-
Apa saja yang dilakukan Harun Masiku untuk mendapat posisi di DPR? Namun, PDIP menggelar rapat pleno dan menetapkan Harun untuk maju menggantikan Nazarudin. Bahkan partai banteng merah itu mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) dan menyurati KPU untuk melantik Harun.
-
Siapa yang mau mendirikan partai baru? 'Menarik ya karena waktu kami sempat bermitra didukung partai Gerindra dan PKS saat itu, kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai,' kata Sandiaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Dimana kursi DPR dibagi di setiap daerah? Pada pasal 187 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2017, yaitu sebanyak 575 kursi dengan minimal 3 dan maksimal 19 kursi di setiap daerahnya.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
"Kita ingin setiap pengambilan keputusan mendapat dukungan politik yang bulat. Maka kalau dihitung anggaran tidak terlalu berdampak besar. Tapi kinerja lembaga melalui kebersamaan dan soliditas yang kita butuhkan," klaimnya.
Selain itu, lanjut Dadang, bergulirnya wacana penambahan kursi pimpinan MPR merupakan imbas dari permintaan sejumlah fraksi menambah kursi pimpinan DPR.
"Penambahan kursi DPR dan DPD tentunya wajar kalau berdampak pada penambahan kursi MPR," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.
Baca Selengkapnya
Hal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Baca Selengkapnya
Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Menurut Eko, penambahan komisi mengingat kemungkinan bertambahnya nomenklatur kementerian atau lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya
Puan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.
Baca Selengkapnya
NasDem melihat pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pemerintah.
Baca Selengkapnya
Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.
Baca Selengkapnya
PKB mengungkapkan, ada usulan agar MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca Selengkapnya
Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya