Fraksi NasDem tuding parpol berkonflik ingin tunda pilkada serentak
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Syarif Abdullah Alkadrie menyayangkan ada upaya kelompok tertentu untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Dia menegaskan pengunduran waktu Pilkada adalah keinginan dari partai tengah berkonflik dengan sejumlah revisi Undang Undang.
"Revisi itu kan hanya untuk kepentingan parpol yang berkonflik. Bagaimana melaksanakan pilkada dalam Pilkada tanggal 9 Desember," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Kata dia, upaya penundaan Pilkada 2015 memang dilakukan dengan jalan merevisi Undang Undang Pilkada hingga Undang Undang Mahkamah Konstitusi. Padahal, banyak Undang Undang lain yang masuk program legislasi nasional prioritas belum rampung dibahas.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Dimana bentrokan antara PDIP dan PPP terjadi? bentrokan antara Laskar PDIP dengan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) PPP pecah di kawasan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu (15/10) sore hari tadi.
-
Apa yang dibahas PPP dan partai pengusung Ganjar? Terlebih, nama-nama yang ada sudah mengerucut dan dibahas bersama partai politik pengusung Ganjar Pranowo.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
Syarif berharap agar masing-masing wakil rakyat tidak mementingkan kepentingan golongan. Sebab, kepentingan golongan akan merubah fungsi mereka yang sebelumnya menjadi kepentingan rakyat.
"Kita harap teman-teman tidak berpikir kepentingan kelompok dan golongan, tapi kepentingan masyarakat banyak," pungkasnya.
Diketahui, terdapat dua partai politik yang masih berkonflik soal dualisme kepengurusan, yaitu Partai Golkar dan PPP. Keduanya terancam tidak dapat ikut Pilkada jika tetap belum memiliki kepengurusan yang satu.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaKoalisi gemuk ini diyakini akan mempersulit konfigurasi cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaHermawi mengaku, tak hanya dengan kubu Prabowo, terbuka peluang berkoalisi juga dengan paslon nomor urut 3.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kedua partai politik (parpol) ini masing-masing hanya punya satu kursi di DPRD DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif menuju Pilgub DKI yang berlangsung November mendatang.
Baca SelengkapnyaGolkar mulanya berharap Prabowo Subianto merestui Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten.
Baca SelengkapnyaPPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.
Baca SelengkapnyaKetua Bappilu PPP, Sandiaga Uno ingin mengajak Demokrat dan PKS bergabung.
Baca SelengkapnyaPDIP sampai hari ini masih terus membuka pintu bagi partai manapun termasuk Golkar untuk berkoalisi.
Baca SelengkapnyaKeduanya dinilai akan bersama jika Pilpres 2024 berjalan dua putaran
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaMuhamad Mardiono mengaku, belum mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya