Fraksi PDIP: Gedung DPR sudah remuk, kacau, lift-nya anjlok
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PDIP DPR, Bambang Wuryanto mengaku mendukung wacana pembangunan gedung baru DPR. Sebab, dia menilai gedung DPR saat ini memang banyak kerusakan sehingga tidak layak digunakan.
"Dari dulu kan setuju. Tempatnya sudah remuk, kau lihatlah. Sudah kacau seperti itu," kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Menurutnya, gedung DPR menjadi gedung yang paling banyak ditempati ketimbang lembaga lainnya. Dia mencontohkan, salah satu kerusakan gedung DPR yaitu lift. Lift DPR dinilai sangat membahayakan karena pernah mengalami anjlok.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana kondisi rumah dinas bupati saat ini? Namun saat dilihat lebih dekat, bangunan tersebut sudah tak digunakan lagi. Sudah banyak bagian rumah itu yang rusak. Bahkan dinding-dinding bercat putih itu telah penuh oleh coretan.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Bagaimana kerusakan bangunan akibat gempa Bandung? Bangunan rumah yang hancur rata-rata sudah terbuat dari tembok batu bata. Kondisi hancurnya juga beragam, ada yang rusak ringan hingga cukup berat.Salah satu yang mengalami kerusakan parah adalah bangunan SDN Cirawa, di Kertasari, Kecamatan Cibereum, Kabupaten Bandung.Mengutip Jabar Quick Response, dampak dari gempa ini membuat atap dari beberapa ruang kelas roboh.
"Itu gedung paling ramai di Republik ini. Kantor paling ramai di Republik ini. Liftnya setiap saat itu rusak terus. Itu sangat berbahaya," tegasnya.
"Kemarin kan sempat macet. Iya anjlok. Bukan macet saja, anjlok," sambungnya.
Soal wacana pembangunan apartemen di bekas Taman Ria Senayan, Bambang menyatakan tidak setuju. Pasalnya, tiap anggota DPR telah diberikan rumah jabatan di Kalibata.
"Kalau apartemen sih ngapain. Kita sih sudah punya rumah dinas. Rumah dinas sudah ada terus mau diapain. Mau diganti apa itu," tandasnya.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing berencana mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melihat secara langsung kondisi gedung DPR. Rencana ini menyusul wacana pembangunan gedung baru dengan menggunakan anggaran tahun 2018.
Menurutnya, pembangunan gedung DPR merupakan kebutuhan. Mengingat, kondisi gedung DPR tak cukup menampung 560 anggota plus staf dan tenaga ahli mereka. Anton menjelaskan, tiap ruangan kerja dewan diisi oleh 8 orang yakni 1 orang anggota DPR, 2 tenaga ahli dan 5 staf ahli.
Jika dikalkulasi, dari total 560 anggota dewan plus tenaga dan staf ahli maka gedung DPR saat ini menampung 4.480 orang. Sementara, dia mengklaim gedung DPR sekarang kapasitas maksimalnya hanya 800 orang.
"Bila perlu menteri keuangan saya undang, menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedungnya langsung. Jadi saya rasa ini realitas kebutuhan," kata Anton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.
Baca SelengkapnyaRumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca SelengkapnyaBeberapa pagar yang berhasil dirobohkan massa kemarin telah diperbaiki sementara dengan menggunakan pagar besi seadanya.
Baca Selengkapnya"Ya itu resiko dari sebuah kegiatan," kata Heru di Jakarta.
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca SelengkapnyaIndra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca SelengkapnyaTunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca Selengkapnya