Follow
Fraksi PDIP sebut tidak ada arahan dari Megawati soal revisi UU KPK
Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan tidak ada arahan atau instruksi khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait revisi UU KPK seperti yang dilakukan Ketum Demokrat SBY terhadap Fraksi Demokrat. Sejauh ini, revisi UU KPK merupakan kesepakatan lintas fraksi di DPR.
"Enggak, ini kesepakatan dibangun lintas fraksi, kami juga sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah soal ini (revisi UU KPK)," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/2).
Menurut dia, Presiden RI-6 Susilo Bambang Yudhoyono pernah meminta undang-undang KPK direvisi karena terlalu 'superbody'. Namun kini SBY menyatakan menolak adanya revisi undang-undang KPK.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
"Dulu SBY pernah menyatakan KPK lembaga superbody seakan-akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Makanya tadi perlu kekuasan yang dikontrol," kata dia.
Hendrawan mengatakan, pihaknya menyetujui revisi undang-undang KPK karena perlunya manajemen atau pengaturan yang jelas dalam kerja lembaga antirasuah tersebut. Dia mengklaim bahwa Presiden Jokowi juga menyetujui adanya revisi undang-undang KPK.
"Kami ingin KPK punya manajemen yang jelas, misalnya ganti sopir gnti kendali atau manajemen," ujar dia.
Seperti diketahui, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan fraksi Demokrat di DPR untuk menolak revisi undang-undang KPK. Padahal, anggota Demokrat di Badan Legislasi DPR menyatakan fraksinya menyetujui undang-undang KPK direvisi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Hasto menyebut pernyataan Megawati soal usulan pembubaran KPK dipelintir.
Baca Selengkapnya
Megawati mengatakan, seharusnya putusan MK tidak dipertentangkan.
Baca Selengkapnya
Sampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses
Baca Selengkapnya
"Terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” kata Mega
Baca Selengkapnya
Mega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca Selengkapnya
Megawati pun mengkritik soal aturan yang diubah semaunya sendiri.
Baca Selengkapnya
Megawati akhirnya bersedia teken UU KPK berdasarkan masukan dari Sekneg kala itu
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca Selengkapnya
Dia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai pernyataan Megawati ditujukan untuk internal PDIP.
Baca Selengkapnya
Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya