Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fraksi PKS DPR Gabung Panja RUU Cipta Kerja Setelah Pandemi Covid-19 Berakhir

Fraksi PKS DPR Gabung Panja RUU Cipta Kerja Setelah Pandemi Covid-19 Berakhir Almuzzammil Yusuf. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Kelompok Fraksi PKS di Badan Legislasi DPR RI Almuzzammil Yusuf mengatakan fraksinya akan bergabung dalam keanggotaan Panita Kerja RUU Cipta Kerja setelah Pemerintah menyatakan pandemi Covid-19 telah ditangani dengan tuntas.

Hal itu dikatakannya terkait sikap FPKS yang tidak memasukkan nama anggotanya dalam Panja RUU Cipta Kerja yang telah ditetapkan dalam rapat panja pada Senin siang.

"F-PKS akan bergabung dengan Panja RUU Cipta Kerja setelah pandemi Covid-19 dinyatakan tuntas ditangani Pemerintah," kata Almuzzammil dilansir Antara, Senin (20/4).

Almuzzammil menjelaskan, F-PKS berpandangan lebih baik semua pihak termasuk DPR dan Pemerintah fokus dalam menangani pandemi Covid-19, bukan malah membahas RUU Cipta Kerja.

Menurut dia, setelah Pemerintah mengumumkan bahwa pandemi telah tuntas ditangani, maka F-PKS juga akan menyerahkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja.

"DIM dan nama anggota untuk Panja RUU Cipta Kerja akan kami serahkan pada waktu kami bergabung dalam panja," ujarnya pula.

Dia menjelaskan, saat ini FPKS cukup memantau perkembangan Panja RUU Cipta Kerja dari luar dan dari keanggotaan fraksinya di Baleg DPR.

Menurut dia, FPKS sejak awal meminta agar penyusunan DIM dan menyerap aspirasi masyarakat dilakukan setelah pandemi COVID-19 dinyatakan selesai, namun panja tetap berjalan.

"Keputusan rapat pleno Baleg dan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian pada pekan lalu tidak seperti itu (DIM dan menyerap aspirasi setelah pandemi Covid-19 berakhir). Dan Panja RUU Cipta Kerja tetap berjalan," katanya.

Sebelumnya, Rapat Internal Baleg DPR pada Senin secara resmi telah menetapkan nama-nama anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Cipta Kerja), namun Fraksi PKS tidak mengirimkan nama anggotanya dalam panja tersebut.

Dari daftar nama pimpinan dan anggota Panja RUU Cipta Kerja, tercatat anggota panja tersebut berjumlah 37 orang dari delapan fraksi.

Pimpinan panja terdiri dari lima orang, yaitu Supratman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerindra yang ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja, lalu ada empat Wakil Ketua Panja, yaitu Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP), Willy Aditya (F-NasDem), Ibnu Multazam (F-PKB), dan Achmad Baidowi (F-PPP).

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani

Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Blak-blakan Alasan RUU PPRT Mandek
Baleg DPR Blak-blakan Alasan RUU PPRT Mandek

Rencana pembahasan RUU PPRT itu sudah mulai masuk di DPR RI pada awal periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Baca Selengkapnya
Refleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru
Refleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru

Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya