Fraksi PKS usul Komisi I dan III DPR rapat bersama bahas senpi ilegal

Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan adanya rapat gabungan antara Komisi III dengan Komisi I untuk membahas isu senjata api ilegal. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan usulan ini untuk menyelesaikan polemik pembelian senjata api ilegal yang membuat masyarakat bingung.

Informasi pembelian 5 ribu senjata ilegal itu pertama kali digulirkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (22/9) lalu. Informasi itu dibantah oleh Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Wiranto dan Ryamizard meluruskan bahwa jumlah senjata yang dipesan bukan 5000 tetapi hanya 500 unit. 500 pucuk senjata api dipesan oleh Badan Intelijen Negara dari PT Pindad.

"Kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi," kata Jazuli usai acara pembukaan milad ke-13 Fraksi PKS DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).

"Kalau tidak, minimal itu bisa dijelaskan di raker komisi I disitu ada panglima, ada BIN, di situ ada Menhan. Mudah-mudahan ini terlaksana," sambung Jazuli.

Jazuli beranggapan, bisa saja informasi pembelian senjata yang disampaikan Gatot, Wiranto dan Menhan berbeda peruntukkan. Namun, karena informasi ini tidak dijelaskan secara terbuka sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Panglima itu lain, yang dimaksud Menhan itu lain dan barangnya semuanya ada sebenarnya. Artinya yang dimaksud Panglima pesan 5.000 dari Pindad itu bisa jadi memang benar," terangnya.

Untuk diketahui, Fraksi PKS DPR akan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan dalam rangka perayaan Milad ke-13 Fraksi PKS yang berlangsung selama bulan Oktober 2017. Milad Fraksi PKS kali ini mengambil tema "13 Tahun Fraksi PKS dalam Memperjuangkan Aspirasi Rakyat". (mdk/bal)