Follow
FX Rudy soal e-KTP: Kalau Ganjar Pranowo bersalah segera eksekusi
Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
Wali Kota Solo itu khawatir kasus tersebut akan dijadikan isu untuk membunuh karakter Ganjar menjelang Pilkada 2018. Penyebutan nama Ganjar Pranowo oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin di persidangan dikhawatirkan akan menjadi bahan kampanye hitam (black campaign) bagi lawan politik.
Ganjar calon incumbent di Pilgub Jawa Tengah. Meskipun, hingga kini keputusan PDIP mengusung siapa di Jateng belum keluar.
-
Siapa yang melaporkan Ganjar ke KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Siapa cawapres Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Kapan Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah? Dikethaui, Ganjar merupakan seorang politisi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode sejak 23 Agustus 2013 – 5 September 2023.
-
Mengapa Ganjar ingin menerapkan KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Kenapa IPW melaporkan Ganjar ke KPK? 'Jumlahnya besar loh, kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5 persen itu. Karena itu tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana,' tambahnya.
"Saya minta KPK untuk segera membuktikan, apakah Ganjar Pranowo terlibat dalam korupsi E-KTP atau tidak. Sekalian saja biar semua jelas. Kalau memang dia tidak terlibat, ya sudah," ujar Rudyatmo, Selasa (21/11).
"Kalau memang Ganjar bersalah ya harus segera dieksekusi, jangan digantung begitu. Kayak Setnov itu lho langsung dieksekusi, jangan hanya disebut sebut saja. Tolong pastikan betul, buktikan," tandasnya.
Dengan terseretnya nama Ganjar Pranowo, Rudyatmo meminta KPK bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seperti halnya Setya Novanto yang langsung dijadikan tersangka. Kendati belum jelas, Rudyatmo tetap memberikan dukungan penuh bagi pasangan petahana Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko sebagai cagub Jawa Tengah pada Pilgub Juni 2018. Meski demikian, keputusan penetapan cagub PDIP ada ditangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sebelumnya dalam kesaksian Nazaruddin di persidangan kasus proyek e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikior pada Senin (20/11), nama Ganjar Pranowo kembali disebut menerima uang untuk kelancaran proyek tersebut. Nazarudin yakin dan melihat sendiri, Ganjar menerima uang terkait proyek e-KTP saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Menurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca Selengkapnya
Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya
Alex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, pencatutan KTP untuk dukungan merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti
Baca Selengkapnya
Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca Selengkapnya