FX Rudy: Terlalu Dini Bicara Gibran Ikut Pilgub DKI Jakarta

Merdeka.com - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai terlalu dini bicara tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, selaku kader partai, pihaknya menyerahkan hal tersebut ke DPP PDIP.

“Terlalu dini lah kalau kita bicara itu. Karena belum dilantik kok ngomong gubernur. Biar dilantik dulu,” ujar Rudy, Kamis (11/2).

Ketua DPC PDIP Solo itu menyampaikan, terkait pencalonan gubernur, hal tersebut menjadi kewenangan DPP. Dirinya hanya mengurus hingga tingkat kota.

“Saya sebagai pengurus partai, ya seneng-seneng saja kalau ada yang menyampaikan hal seperti itu (menganggap Gibran pantas ikut Pilkada DKI),” katanya.

Rudy menegaskan, keputusan untuk ikut dalam kompetisi Pilkada DKI sepenuhnya menjadi hak yang bersangkutan. Seseorang, dikatakannya, berhak menentukan sikap politik yang menjadi pilihannya.

“Saat ini sikap politiknya ditentukan untuk menjadi wali kota. Kita tidak bisa menahan seseorang untuk menentukan sikap politik yang selanjutnya,” tandasnya.

Rudy menambahkan, jika nantinya Gibran benar-benar meninggalkan Kota Solo untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta, pihaknya tidak terlalu mengkhawatirkannya. Pasalnya Gibran mempunyai wakil wali kota yang bisa menggantikannya. Kondisi tersebut pernah terjadi pada dirinya, setelah ditinggalkan Joko Widodo (Jokowi) yang hijrah menjadi orang nomor satu di pemerintahan DKI Jakarta.

Baru-baru ini nama Gibran disebut-sebut pantas ikut bertarung memperebutkan jabatan Gubernur DKI Jakarta, bersaing dengan Anies Baswedan, gubernur saat ini. Kecurigaan untuk setelan adanya penolakan revisi UU Pemilu.

Bahkan PKS dan Partai Demokrat yang menolak pembatalan revisi UU Pemilu menyampaikan konsekuensi apabila revisi UU Pemilu benar dibatalkan atau ditunda. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan, penundaan RUU Pilkada membuat Pilkada 2022-2023 ditiadakan sehingga menjadi Pilkada serentak 2024.

Menurutnya, pembatalan RUU Pemilu justru memicu banyak masalah dibanding manfaat. Risiko penyatuan semua pemilu di 2024 sangat banyak mudharatya. Kualitas dapat turun jauh dan risiko korban jiwa dari petugas di PPS seperti kasus 2019 dapat terjadi lagi," katanya.

Selain itu, Mardani menyebut penundaan itu juga merupakan salah satu cara menyingkirkan Anies Baswedan dari kontestasi politik. Sebab jabatan Anies sebagai gubernur berakhir 2022.

"Tanpa Pilkada 2022, Mas Anies dimasukkan kotak pada 2022. Mulai 2022 masuk kotaknya, dia (Anies) dibuat tersingkir," ujarnya.

Mardani juga menilai peluang anak Jokowi yakni Gibran maju di Pilgub DKI Jakarta apabila digelar 2024 semakin lebar.

"Untuk 2024 semua berpeluang. Mas Anies punya kelebihan ketokohan di tingkat nasional. Gibran kalau sukses di Solo bisa jadi modal," ucapnya.