'Gabut Award' Cara PSI Wakili Publik Mengontrol dan Evaluasi Kinerja DPR
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan 'Gabut Award' kepada anggota DPR. Langkah tersebut diapresiasi lantaran mengkritik kinerja anggota DPR RI selama lima tahun terakhir.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, aksi PSI menarik karena terjadi pada masa kampanye pemilu. Momen di mana sejumlah caleg termasuk petahana di DPR melakukan sosialisasi ke pemilih agar dipilih pada Pemilu mendatang.
"PSI sebagai partai baru bisa memanfaatkan informasi soal kinerja DPR sebagai materi kampanye agar peluang mereka sebagai partai baru terbuka," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/4).
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang dilakukan PDIP saat Rakernas ke-5? Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
Dia menilai wajar jika PSI melakukan aksi tersebut. Karena partai yang dipimpin Grace Natalie itu dinilai serius mempersiapkan caleg-caleg mereka untuk merombak banyak tatanan lama di DPR, sesuatu yang membuat DPR selalu lekat dengan predikat buruk.
"Tentu saja rakyat bisa menilai sendiri apa yang dipertontonkan sekaligus diperjuangkan PSI ini. Dan kita juga membiarkan rakyat yang akan menentukan pilihan," jelasnya.
Lucius menjelaskan, kontrol atas anggota DPR sepenuhnya diserahkan kepada Parpol. Padahal parpol sendiri juga belum bisa diharapkan. Parpol dan anggota DPR lebih cenderung setali tiga uang dalam menjaga citra buruk DPR selama ini.
"Alih-alih menjadi pengontrol untuk mengawasi kinerja anggotanya di parlemen melalui fraksi, parpol justru lebih condong menjadi pelindung bagi anggotanya di parlemen sekalipun mereka melakukan kesalahan," ujarnya.
Sebagai perwakilan rakyat, dia mengatakan, rakyat tak punya ruang untuk mengontrol dan memberikan evaluasi serta sanksi atas anggota yang mewakili mereka sepanjang masa bakti anggota sampai pemilu berikutnya. Semua kewenangan struktural diambil alih parpol.
"Oleh karena itu keberanian PSI menyuarakan kritik terhadap DPR khususnya terkait kinerja mereka selama kurang lebih 5 tahun terakhir patut diapresiasi dalam konteks mewakili publik melakukan kontrol sekaligus menyampaikan evaluasi atas kinerja DPR," tutup Lucius.
Sebelumnya, Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa mengatakan, pemberian 'Gabut Award' ini sebagai penghargaan bahwa DPR RI periode 2014-2019 gagal mewakili rakyat.
"DPR-RI 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi. Penghargaan ini kami berikan menindaklanjuti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa, kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 ini, menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak Reformasi," ujar Daniel di Lobi Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (1/4).
Daniel juga menyampaikan, pada tahun pertama anggota dewan menjabat, hanya berhasil mengesahkan 3 RUU.
"Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU. Namun dua tahun ke belakang, keluaran produk legislasi kita rupanya terus menurun menjadi 6, puncaknya tahun ini hanya mengesahkan 4 RUU dari 50 yang direncanakan," ungkap Daniel.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR RI sepakat memberikan tanda penghargaan kepada seluruh anggota DPR di akhir masa jabatan
Baca SelengkapnyaHasil evaluasi, tercatat ada 27 orang kader partai yang terancam terkena sanksi pemecatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca SelengkapnyaMenurut Awiek, kader itu telah melenceng dari sikap PPP yang sudah mengusung paslon nomor urut 1 Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaGiring mengklaim PSI dipersulit dalam verifikasi parpol peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPuan juga mengapresiasi kinerja DPR selama lima tahun ini karena adanya peningkatan kerja dan citra.
Baca SelengkapnyaKetika pimpinan partai tidak tegas dalam mengatur anggotanya, maka akan berpotensi menimbulkan perbedaan pilihan politik dalam tubuh internal.
Baca SelengkapnyaGanjar akan menggunakan KPI untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian.
Baca SelengkapnyaPDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo
Baca SelengkapnyaRapat kali ini membahas terkait evaluasi fungsi pengawasan terhadap internal KPK.
Baca Selengkapnya