Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gaduh internal koalisi 'gemuk' di Pilgub Bali

Gaduh internal koalisi 'gemuk' di Pilgub Bali Rai Mantra dan Ketut Sudikerta. ©2017 Merdeka.com/Gede Nadi Jaya

Merdeka.com - Sembilan partai politik sepakat membentuk koalisi hadapi Pemilihan Gubernur Bali 2018. Nama Koalisi Rakyat Bali (KRB) dipilih. Namun baru seumur jagung, internal koalisi sudah gaduh. Penyebabnya karena mereka satu suara mengenai paket bakal calon yang diusung.

KRB terdiri dari Golkar, Demokrat, Hanura, NasDem, PPP, PKS, Perindo, PKPI dan PAN. Koalisi gemuk ini ingin menduetkan I Ketut Sudikerta dengan IB Rai Dharmawijaya Mantra alias Rai Mantra. Namun di antara mereka berlainan sikap perihal komposisi siapa bakal Cagub dan Cawagub.

Dalam perkembangannya, PAN memutuskan hengkang dan merapat dengan PDIP mengusung duet I Wayan Koster-Cok Oka Arthadan.

Sedangkan Gerindra yang sebelumnya belum menentukan sikap, kemudian bergabung dalam KRB.

Partai besutan Prabowo Subianto ini bersama NasDem dan Demokrat sepakat mengusung duet Mantra dan Sudikerta (Dharma-Kerta). Komposisinya Mantra sebagai bakal Cagub, sementara Sudikerta sebagai cawagub. Hal ini mengacu hasil survei yang menempatkan elektabiitas Dharma lebih tinggi.

"Kami sudah setor nama paket Dharma-Kerta ke DPP Partai NasDem. Rekomendasi untuk paket ini sedang dalam proses oleh DPP," kata Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali Ida Bagus Oka Gunastawa, Rabu kemarin di Denpasar.

Hal yang sama diakui Oka Gunastawa, sedang dilakukan oleh Gerindra dan Demokrat. "Partai Demokrat malah sudah merekomendasikan paket Dharma-Kerta," ujarnya.

Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta mengakui bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY), secara resmi telah merekomendasikan paket Dharma-Kerta untuk maju bertarung di Pilgub Bali 2018.

"SBY telah menandatangani surat rekomendasi pasangan calon IB Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta atau Paket Dharma-Kerta di Puri Cikeas, Bogor, 21 November 2017, untuk maju di Pilgub Bali, 27 Juni 2018 mendatang," ujar Mudarta.

Sikap ketiga partai ini berlainan dengan Golkar. Ketua DPD Golkar Bali, I Ketut Sudikerta secara tegas menyebutkan dirinya akan tetap mempertahankan rekomendasi yang diterima DPP Golkar sebagai bakal Cagub.

Golkar menginginkan Sudikerta sebagai bakal Cagub, sementara Mantra sebagai bakal Cawagub.

"Sudah jelas dalam rekomendasi yang saya terima saat itu sebagai calon Gubernur bukan sebagai wakil Gubernur," Ucap Sudikerta.

Menurutnya, yang terjadi di internal KRB belum final. Lobi-lobi masih dilakukan untuk menyamakan sikap.

"Biarkan tim bekerja dulu. Masih belum ada kesepakatan dari masing-masing partai. Pastinya dari Golkar sesuai penunjukan diri saya maju sebagai calon gubernur," ungkapnya. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra dan Golkar, Solid di Pilpres Berhadapan di Banten
Gerindra dan Golkar, Solid di Pilpres Berhadapan di Banten

Golkar mulanya berharap Prabowo Subianto merestui Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten.

Baca Selengkapnya
Golkar Gabung Prabowo, JK: Kondisi Politik Sulit, Itu Kenyataan yang Ada
Golkar Gabung Prabowo, JK: Kondisi Politik Sulit, Itu Kenyataan yang Ada

JK menilai, dukungan ke Prabowo Subianto dilakukan untuk bekerja sama memenangkan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Golkar Bandingkan Penjajakan ke PDIP dan Gerindra: Akhirnya Pilih Prabowo
Golkar Bandingkan Penjajakan ke PDIP dan Gerindra: Akhirnya Pilih Prabowo

Golkar telah melakukan penjajakan koalisi dengan Partai Gerindra sudah lebih lama daripada penjajakan dengan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Idrus Marham Akui Perdebatan di KIM soal Cagub Jakarta, Jabar & Jateng: Daripada Kalah Saling Menyalahkan
Idrus Marham Akui Perdebatan di KIM soal Cagub Jakarta, Jabar & Jateng: Daripada Kalah Saling Menyalahkan

Idrus menilai, lebih baik berdebat keras dalam menentukan calon kepala daerah, daripada bertengkar karena calon yang diusung kalah di pertarungan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Bukan yang Pertama, Koalisi Gemuk 19 Parpol Pernah Terjadi di Pilkada Jakarta
Bukan yang Pertama, Koalisi Gemuk 19 Parpol Pernah Terjadi di Pilkada Jakarta

Ternyata, fenomena koalisi ‘gemuk’ di Pilkada Jakarta pernah terjadi pada 2007 lalu.

Baca Selengkapnya
Mencari Cawapres Prabowo Setelah Golkar dan PAN Bergabung
Mencari Cawapres Prabowo Setelah Golkar dan PAN Bergabung

Koalisi gemuk ini diyakini akan mempersulit konfigurasi cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya
Golkar soal RK di Jakarta: KIM Menerima dan di Luar KIM Merespons Secara Positif
Golkar soal RK di Jakarta: KIM Menerima dan di Luar KIM Merespons Secara Positif

Tak hanya di KIM, Doli mengaku, nama Ridwan Kamil di Jakarta direspons positif oleh partai politik di luar KIM.

Baca Selengkapnya
Airlangga Klaim Deklarasi Dukung Prabowo Sesuai Permintaan Kader Golkar
Airlangga Klaim Deklarasi Dukung Prabowo Sesuai Permintaan Kader Golkar

Airlangga menekankan bahwa deklarasi kepada Prabowo merupakan permintaan jajaran partai.

Baca Selengkapnya
Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo
Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo

Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.

Baca Selengkapnya
Tak Dukung Ridwan Kamil, PKB Bakal Usung Calon Sendiri di Pilgub Jabar 2024
Tak Dukung Ridwan Kamil, PKB Bakal Usung Calon Sendiri di Pilgub Jabar 2024

Partai yang dipimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini hanya membutuhkan sembilan kursi lagi.

Baca Selengkapnya
JK: Golkar Sangat Tergantung Penguasa Cari Koalisi, Bahaya Kalau Begini Terus
JK: Golkar Sangat Tergantung Penguasa Cari Koalisi, Bahaya Kalau Begini Terus

JK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
Prabowo Sebut Koalisi Boleh Berbeda di Daerah: Jawa Barat Ngeri-Ngeri Sedap
Prabowo Sebut Koalisi Boleh Berbeda di Daerah: Jawa Barat Ngeri-Ngeri Sedap

Prabowo mengatakan, tidak masalah jika partai koalisi di tingkat nasional punya koalisi berbeda di tingkat daerah.

Baca Selengkapnya