Gaduh Tuduhan Pencitraan Menteri Jokowi

Merdeka.com - Dinamika terjadi di internal koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Berawal dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang tiba-tiba menyindir gelagat menteri Jokowi sedang mengambil ancang-ancang maju di Pemilu 2024.

Menteri itu disebut terlalu berimajinasi mempersiapkan diri menjadi Presiden sambil gencar membangun citra. Hasto meminta menteri tersebut fokus pada tugas utamanya sebagai pembantu presiden dan menghentikan segala pencitraan yang dilakukan.

Menurut dia, yang dibutuhkan Indonesia sekarang adalah totalitas, gotong royong dan terobosan pemerintah agar cepat keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.

"Totalitas jajaran kabinet sangat penting. Karena itulah ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024, dan melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu Presiden, sebaiknya segera menghentikan seluruh gerak pencitraannya, dan menempatkan kejar prestasi sebagai bagian budaya kerja. Sebab soliditas dan daya juang para menteri di tengah pandemi ini sangat penting," kata Hasto,Selasa (20/10).

Sindiran Hasto ini mendapat respons beragam dari partai koalisi Jokowi maupun oposisi. PAN dan NasDem mendorong Hasto membuka nama menteri yang dimaksud. Alasannya agar tidak ada saling tuduh antar menteri sehingga soliditas koalisi terjaga.

"Iya lebih baik demikian (dibuka menteri pencitraan) agar terang benderang untuk tidak saling menuduh satu sama lain. Boleh Boleh saja pencitraan kalau kerjanya enggak baik percuma saja," kata Wakil Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni saat dihubungi merdeka.com.

Sahroni meminta partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin 'menertibkan' kader mereka di pemerintahan agar fokus pada penanganan fokus. Dia menilai citra tak perlu dikejar. Bila seorang menteri bekerja baik, citra positif di mata publik akan terbentuk sendiri.

"Kita parpol juga hendaknya mengimbau semua kader baik pimpinan daerah, menteri ataupun legislatif untuk fokus bekerja untuk rakyat, bukan memanaskan situasi," kata Sahroni.

Bukan Menteri dari PKB

PKB berpendapat lain soal sindiran Hasto. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menilai bahwa sah-sah saja menteri pencitraan asalkan tak lupa tugas dan tanggung jawab. Menurutnya, pencitraan bisa memacu semangat kerja.

Jazilul buru-buru menepis menteri yang dimaksud Hasto adalah kader PKB. Saat ini, PKB menempatkan tiga kader dalam kabinet Jokowi, yakni Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

"Yang jelas bukan menteri dari kader PKB, tapi saya tidak mau sebut nama," ucap dia.

Wakil Ketua MPR itu pun berpesan para pembantu Presiden Jokowi bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya memanfaatkan jabatan untuk pencitraan.

Menteri Tak Boleh Mendua

Seorang menteri tak boleh mendua terkait tugas yang dijalankan sebagai pembantu Presiden. Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengatakan rakyat sedang susah, kelangsungan hidup mereka terancam akibat dampak pandemi. Sehingga, menteri Jokowi seharusnya fokus menangani pandemi Covid-19.

"Para menteri tidak boleh "mendua". Jangan ada 2 prioritas berbeda dalam menjalankan tugasnya yang sudah sangat berat untuk segera menangani pandemi ini," kata Renanda.

Renanda menyatakan menteri yang sudah memikirkan pencalonan pada Pemilu 2024 lebih baik berhenti. Sebab, krisis kesehatan dan ekonomi yang dihadapi Indonesia akibat Covid-19 membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Sehingga, kata dia, para pembantu Jokowi sudah seharusnya memiliki kepekaan terhadap krisis daripada urusan pribadi.

"Menarik untuk mengetahui siapa yang dimaksud Hasto yang mengatakan ada menteri yang berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024 dan melupakan tugasnya dan sebaiknya berhenti jadi menteri Presiden Jokowi," tegas dia.

Rehusffle Jika Terbukti Menteri Pencitraan

PKS sejalan dengan Demokrat. PKS mendorong minta PDIP mengungkapkan menteri yang dimaksud. Jika benar, menteri tersebut layak dan harus diganti.

"Sebutkan menteri yang mana. Jika ada sudah selayaknya di reshuffle," kata Politikus PKS Mardani Ali Sera.

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, tugas menteri ialah fokus membantu kepala negara. Sehingga, pemerintah dituntut untuk bekerja keras. Mardani pun juga tidak bisa menjamin kerja keras pembantu Presiden Jokowi bisa membuahkan hasil baik. Sebab, keadaan negara dilanda pandemi Covid-19.

Sukses Dilakukan SBY

Manuver seorang menteri untuk mengejar jabatan lebih tinggi lumrah terjadi di Indonesia. Posisi menteri dianggap sebagai jembatan untuk menjadi orang nomor satu atau dua di Indonesia. Secara historis, Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukan manuver itu dan sukses pada pemilu 2004 silam.

"Dan SBY itu dulu seorang menteri, Menko Polhukam, lalu menang jadi presiden di 2004," kata Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin.

Namun, menurut Ujang, yang perlu dicatat adalah menteri harus menunjukkan kinerja apik bila ingin berimajinasi menjadi Presiden atau Wapres. Publik akan menilai rekam jejak si capres jauh sebelum pemilu berlangsung. "Itu semua hak menteri itu. Tapi bekerja dulu yang baik," jelas dia.

Sedangkan, soal sasaran 'tembak' dari ucapan Hasto, Ujang memprediksi ada empat nama menteri. Mereka adalah Menhan Prabowo, Menteri BUMN Erick Tohir, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menko Ekonomi Airlangga. Khusus soal Erick, dia menduga kejengkelan PDIP kemungkinan didasari pada usulan nama komisaris di BUMN.

"Karena bisa saja PDIP jengkel karena Erick Thohir banyak melakukan pencitraan dan banyak menolak usulan PDIP untuk jadi komisaris di BUMN,"

Ujang juga menyarankan, Presiden Jokowi wajib mengambil tindakan kepada menteri yang banyak pencitraan tetapi minim kerja. "Wajib. Karena menteri itu pembantu presiden," tutup Ujang.